Tugu adipura-trenggalek
Tugu adipura-trenggalek

Pada mulanya buku sejarah Trenggalek disusun bukan karena niat meneliti sejarah (dan masa lampau) daerah ini, melainkan karena keinginan—lebih tepatnya hasrat besar—Soetran untuk mengubah nama Trenggalek menjadi Trenggalih. Dengan alasan, pengubahan nama itu dibebani harapan beserta efek: turut mengubah kondisi masyarakat Trenggalek yang sedari dulu: dianggap terbelakang, stagnan di segala bidang, mental pecundang dan gampang putus asa.

Bahkan menjadi orang Trenggalek bagi sebagian orang yang memang asli kelahiran kota kecil ini seperti harus selalu siap menanggung stereotip kurang enak—untuk tak menyebut negatif—karena terlahir dari daerah yang dirasa serba minus dalam segala, yang dirasa pula cukup memalukan untuk diakui. Dengan alasan itu pulalah, pengubahan nama Trenggalek menjadi Trenggalih, dipercaya punya tuah mampu mendongkrak daerah ini lebih maju dan berkembang dari kondisi sebelumnya, dan terutama supaya tidak membuat orang Trenggalek minder mengakui asalnya.

Kemungkinan, Soetran masih percaya bahwa persoalan nama mengandung pengaruh dan efek yang begitu signifikan. Meski sekadar harapan, secara mendasar turut menentukan nasib seseorang dan atau daerah tertentu. Ini cerita yang saya peroleh dari Mbah Hamid—merupakan salah satu sejarawan yang terlibat langsung dalam penulisan sejarah Trenggalek sedari awal. Karena itu, Soetran pun keukeuh lagi ngotot ingin mengubah nama Trenggalek menjadi Trenggalih. Meski saat itu dan karena lain hal, keinginannya tidak begitu saja mendapat anggukan lega, alih-alih dapat tepuk tangan meriah sebagaimana di pesta-pesta. Kenekatan dalam mengubah nama itu tidak diiyani alias ditolak secara halus oleh mayoritas pejabat karena berbagai alasan mulai dari yang sepele hingga alasan mendasar.

Sebagian dari alasan pejabat yang tidak setuju atas pengubahan itu antara lain: karena akan turut mengubah segala macam terkait aturan administrasi, pembiayaan yang besar, dan tentu harus mengubah peta Jawa Timur serta secara lebih umum peta Indonesia kalau daerah Trenggalek selalu tertera di sana. Singkat cerita, keputusan akhir dari hasrat Soetran itu kemudian adalah terbitnya jawaban: sekitar tahun 1971 mulai dibentuk panitia penggalian (penelitian) sejarah Trenggalek. Yang pada mulanya bertujuan mencari ”hari lahir” alias ”hari jadi” Trenggalek, guna menjawab hasrat ke-keukeuh-an Soetran, sekaligus guna menelisik asal-muasal sebenarnya dari nama ”Trenggalek”.

Sekira tahun 1975, panitia penggalian tadi mulai disolidkan kembali guna merunut hari jadi dan akar dari kemunculan nama Trenggalek. Bergegaslah panitia yang sudah dibentuk terjun ke tempat-tempat lokal juga museum dan perpustakaan dari berbagai kampus untuk melacak: mengumpulkan bahan dan data ihwal sejarah Trenggalek yang dibutuhkan. Sampai kemudian, tak tanggung-tanggung sekitar tahun 1980 turut pula team ahli dari akademisi UM diminta bergabung alias dilibatkan dalam penelitian ini. Menurut penuturan Hamid (Sabtu, 10 Januari 2015), data dan arsip guna menelisik sejarah Trenggalek itu dulu pernah hingga se-penuh almari, dan berada di kantor kabupaten. Dalam penelisikan hari jadi ini, tokoh yang paling berkontribusi sebetulnya adalah Pak Soesilo dengan bekal 170 buku berbahasa asing: baik bahasa Belanda maupun Inggris.

Pak Soesilo sendiri nota bene adalah akademisi yang terampil baik secara aktif maupun pasif menguasai bahasa Belanda, Inggris dan sekaligus bisa membaca aksara Kawi (Jawa kuno) juga Sanskerta. Mengenai perpindahan Sindok ke Jatim misalnya—sebagaimana juga pendapat Van Bemmelen—Pak Soesila termasuk orang yang berpendapat dengan yakin, bahwa ia, Pu Sindok, pindah ke Jatim akibat bencana letusan Gunung Merapi, sebelum kelak sampai di Kademangan Kampak, dan mendirikan ibu kota kerajaan di Tamwalang (yang diduga berada di sekitar Jombang).

Saya lalu membayangkan Pu Sindok mengumpulkan masyarakat: menyusun sebuah kekuatan di Kampak yang saat itu merupakan Kademangan. Sebelum kemudian ia membuat kerajaan dengan ibu kota pertamanya di Jawa Timur yang terkenal itu; Tamwalang-Kahuripan. Setelah berhasil lalu ia membuat prasasti di Kampak atas namanya dan menganugerahkan tanah pada penduduk sebagai sīma (swatantra) di daerah yang kini menjadi Trenggalek. Ratusan tahun kemudian, yakni di masa kini, sudah kerja apa saja Dinas Pariwisata Trenggalek sampai-sampai Candi Brongkah di Pogalan, yang merupakan tinggalan penting yang tampak, dari entah era Majapahit atau bahkan era sebelumnya, harus telantar sedemikian rupa: sering tergenang air, di sana-sini ditumpahi kotoran ayam sedemikian rupa membuatnya tampak buruk, jelek, seolah tak terurus dan tak pantas sekadar dikunjungi.

Menyaksikan candi yang lungkrah ini, saya dibuat tak berhenti menggerutu. Candi ini bukan hanya tak terawat, melainkan juga demikian telantar—untuk tak bilang sengaja ditelantarkan. Ia tak pernah diekskavasi apalagi dipugar dan atau sekadar dibersihkan. Saya iri dengan Tulungagung, kabupaten tetangga itu ada banyak candi dan semuanya terawat dengan baik, bahkan masing-masing ada penjaga alias punya juru kunci. Penjaga candi di sana, dalam satu minggu datang beberapa kali, membersihkan dan menyapu candi baik di area pelataran maupun pada atap. Bagaimana dengan Kabupaten Trenggalek, sampai-sampai untuk merawat satu candi, ya satu saja candi, yang jelas ada di kota ini, pemerintah yang bertanggungjawab pada cagar budaya tersebut tidak becus.

Kita tentu tahu Mbah Hamid Wilis, orang tua yang kini mestinya menikmati masa-masa istirahat, namun masih tekun, rajin dan telaten merawat ingatan sejarah kotanya dengan menulis berbagai tema terkait sengkarut kesejarahan Trenggalek. Dan dengan itu, ia sering berkunjung ke berbagai tempat. Ia rajin mencatat setiap hal yang berbau sejarah kota ini, ketika banyak generasi muda tak lagi memedulikan itu. Bukankah generasi muda lebih suka berasyik-masyuk dengan gadget dan perkembangan teknologi komunikasi terkini; bercengkrama dengan pacar dan atau berlomba memperindah dandanan, ketimbang melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang tua itu.

Mbah Hamid demikian tekun, bahkan kita tahu asal-usul kabupaten kita (Trenggalek) karena—salah satunya—juga jasa besar orang tua yang kini rambutnya sudah tampak putih semua itu. Ketekunan mantan ketua Banser Trenggalek ini tidak sebanding dengan perhatian para pejabat yang mestinya bertanggung-jawab pada wilayah tersebut. Buku-bukunya tak pernah diperhatikan, lebih-lebih secara moril maupun material dibantu untuk diterbitkan.

Orang tua penulis ini sudah dari puluhan tahun lalu secara soliter menghabiskan sisa waktunya merawat ingatan tentang sisi yang kerap dilupakan oleh generasi muda: sejarah kota kecil yang tak dianggap penting. Dan jauh-jauh hari saya telah menjuluki Mbah Hamid sebagai insiklopedi sejarah Trenggalek. Ketika beberapa teman pernah saya ajak mengunjunginya: ada yang pernah berseloroh, ”kita sebetulnya tengah berlomba dengan malaikat, karena Mbah Hamid pastilah tengah diincar Izrail. Dan karenanya kita mesti berlomba mengais cerita darinya. Jangan sampai kita kedahuluan malaikat, yang membuat kita tak kebagian cerita.”

Saya teringat Pak Pamrih, orang tua lain dari kabupaten ini. Lelaki berkepala enam pencipta patron tari Turonggo Yakso yang menjadi ikon kabupaten ini hidup sederhana dan ala kadarnya. Ia bekerja sebagai petani di desanya (Dongko) dengan gembira; sesekali bekerja sebagai buruh serabutan di beberapa tempat. Meski sering di-anaktiri-kan oleh kabupatennya, atau barangkali memang sengaja membuta padanya, lelaki setengah tua itu masih sehat dan gesit menghidupi dirinya sendiri tanpa perlu menyandarkan bantuan dari elite pejabat yang memang kerap tak perhatian pada masyarakat. Di tengah suasana perkampungan di Dongko yang tentu masih manusiawi pada sesama, ia giatkan diri menghidupi kesenian dari mana ia sebagai manusia melahirkannya sembari terus tekun bertani.

Teladan Tokoh-tokoh Lampau Trenggalek
Di antara tokoh-tokoh fenomenal yang pernah memimpin di Trenggalek, di antaranya adalah Minak Sopal yang muncul pada masa akhir Majapahit, tepatnya pada akhir Demak dan munculnya Pajang. Tokoh berikutnya adalah Kanjeng Jimat, pada era ketika tanah Indonesia tengah giat dikeruk dan dijadikan lahan perkebunan Belanda. Sementara yang terakhir adalah Soetran, seorang tokoh yang muncul pasca Indonesia merdeka. Dan, tokoh-tokoh selebihnya sementara saya anggap hanya sebagai yang melingkupi ketiga tokoh tersebut, karena belum ketemu riwayatnya. Ketiga tokoh itulah setidaknya yang bisa kita lekati sebagai pioner-pioner pembangunan di Trenggalek, jika pemimpin kabupaten ini di masa kini dan mendatang mesti cari teladan kepemimpinan lokal dan ingin menirunya.

Mereka patut dicontoh dan diteladani secara khusus sepanjang sejarah perjalanan kabupaten ini. Saya rasa ketiga tokoh itulah di antaranya yang memang enak ditulis ketimbang tokoh-tokoh lain dari semua pemimpin yang pernah tampil di panggung sejarah daerah ini. Dan pastinya masing-masing tokoh di atas itu punya kendala sektoral yang harus diatasi dan mereka punya teknik-teknik tertentu untuk mengatasi setiap persoalan yang timbul di masanya, dengan kebijakan tertentu yang khas mereka. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan secara terencana, berdedikasi, penuh tanggung jawab, dan disertai nilai pengabdian pada masyarakat yang tinggi, itulah yang membuat nama-nama mereka harus selalu dikenang, minimal dalam sebuah tulisan.

Siapa orang yang tak mengenal Minak Sopal? Dipastikan rakyat Trenggalek akrab dengan namanya. Bukankah namanya juga diabadikan untuk menamai stadion di kota ini? Di antara jasa-jasa tokoh brilian dan berkaliber ini adalah menciptakan pemukiman yang kini jadi kota Trenggalek sekarang. Yang mulanya adalah rawa-rawa, sebelum ia membendung Sungai Bagong untuk mengeringkan rawa tersebut, menjadi sebuah daratan yang bisa ditempati: kelak menjadi pemukiman pertama di kota Trenggalek.

Lalu membuat sungai yang dialirkan dari tanggul buatan di Bagong untuk mengairi sawah yang kini berada di sekitar (timur) kota Trenggalek. Minak Sopal memang sudah sepantasnya disebut sebagai bapak pertanian (di) Trenggalek. Sekitar dua ratus tahun kemudian, Kanjeng Jimat (atau bergelar Mangunnegoro II) menggantikan perannya dalam membangun Trenggalek. Tokoh ini juga pantas dilekati sebagai bapak Trenggalek, karena merupakan salah satu pemimpin Trenggalek yang berani melawan kesewenang-wenangan orang kulit putih (para penyewa tanah di Trenggalek era setelah Perang Jawa) pada saat banyak pembesar pribumi mengerut nyalinya menghadapi Londo kulit putih yang berseliweran di Trenggalek.

Mereka tak punya keberanian melawan orang Eropa (Belanda), akan tetapi Kanjeng Jimat punya keberanian. Ia mungkin tokoh yang mendahului Tjokroaminoto dalam hal: tak perlu tunduk pada orang kolonial Belanda di negeri sendiri, disertai gerakan-gerakan badan (gesture) yang menunjukkan kesengajaan bahwa ia tak mau tunduk.

Kanjeng Jimat—tokoh yang menjadi bupati Trenggalek di era ketika tanah dan tenaga petani dieksploitasi oleh perusahaan swasta dan pemerintahan kolonial untuk menutupi kerugian pada Perang Jawa (Java Oorlog) ini adalah termasuk tokoh hebat. Ia memimpin Trenggalek setelah masa Perang Jawa sampai kira-kita berakhir tahun 1842 M. Ia termasuk tokoh yang banyak berjasa dalam membangun Trenggalek.

Masa kepemimpinannya adalah ketika Dilem Wilis yang berada di Bendungan, menjadi salah satu area favorit bagi pengembangan komoditas ekspor kolonial saat itu: yang salah satunya adalah kopi. Nama Dilem Wilis sendiri diambil dari nama seorang pengusaha swasta kolonial yang pernah menyewa lahan itu untuk perkebunan kopi: Van Dilem. Masa Kanjeng Jimat itu adalah saat di mana kolonial Belanda memperkenalkan tanaman komersial macam tebu, tembakau dan kopi, yang dengan demikian zaman ketika iklim pertanian tradisional yang dikelola masyarakat didesak oleh sistem liberal: tanaman perkebunan.

Kelak kolonial bukan hanya memperkenalkan perkebunan, melainkan juga mengubah kelembagaan dan sistem tradisional yang telah mendarah daging diubah secara pelan-pelan menjadi sistem liberal yang kian membabi-buta dalam mengeksploitasi sektor-sektor agraris di Trenggalek. Jadi, saat itu tanah di Trenggalek tidak luput dari: menjadi lahan praktik teori—sejak tanam paksa, sistem liberal hingga politik etis—nya Belanda. Dan, Kanjeng Jimatlah dalam hal ini orang yang berani melawan penerapan kebijakan-kebijakan kolonial di Trenggalek, ketika dirasa malah menyengsarakan rakyat.

Dan yang terakhir adalah Bupati Soetran yang menjabat bupati antara tahun 1968-1974. Ia termasuk bapak pembangunan di Trenggalek dengan banyak program: turinisasi, tembokisasi, pengenalan tanaman cengkih ke Trenggalek, selain juga membuka jalur-jalur sulit antarkecamatan—antara lain jalur Kampak-Munjungan—di seantero kabupaten ini. Termasuk proyek pembuatan dan penyudetan sungai dengan dukungan sepenuhnya dari rakyat Trenggalek. Pada sekitar tahun 1950 (dalam Trenggalek Sekarang, 1972: hlm. 38-39), kota Trenggalek belum pantas dipredikati sebagai Kota Kabupaten.

Kantor-kantor pemerintahan, kantor kodim, masih menggunakan rumah reyot dan gubug. Termasuk di sini rumah kediaman bupati dan komandan kodim. Kalau kantor dan perumahan pejabat utama kabupaten saja gambarannya semacam itu, bisa dibayangkan bagaimana kondisi kantor-kantor pemerintahan lainnya. Termasuk eksolom terbawah, seperti kelurahan, pedukuhan dan perumahan rakyat.

Dari kepapaan dan kemelaratan ini kelak bangkitlah semangat rakyat dalam membangun kebupatennya menuju kehidupan dan perekonomian yang lebih baik. Dapat dilihat dalam periode setelah itu, gedung dan bangunan permanen di kota ini bermunculan: kediaman Bupati, Pavilyun, gedung-gedung sekolahan, kantor-kantor DPR dan pemerintahan, mes kodim, pos polisi dan seterusnya dibangun dengan kualitas yang lebih baik.

Menurut buku yang ditulis di masa Soetran, konsep desantralisasi itu berlangsung salah satunya melalui konsep ”tembokisasi” yang digelontorkan serta diikuti dengan saling berlomba oleh masyarakat di perkampungan-perkampungan seluruh Trenggalek. Dengan membangun tembok depan rumahnya masing-masing. Semacam modernisasi pagar-pagar menggunakan material bata merah yang disemen, yang pada mulanya hanya berlangsung dalam beberapa meter saja, lalu menjadi gerakan massif.

Pada saat buku yang saya rujuk ini ditulis, yakni tahun 1972, konsep ”tembokisasi” atau ”pagarisasi” sudah berjalan ratusan kilo: kiri dan kanan jalan. Proyek ini bisa diamati dari pinggir-pinggir jalan. Proyek ”tembokisasi pagar-pagar” ini adalah garapan permanen berikut pembuatan gapura-gapuranya. Selain pembangunan yang berlangsung pada gedung pemerintah, masyarakat umum juga berlomba untuk merombak dan menembok rumah serta pagarnya masing-masing.

Sebagaimana laporan di buku tersebut, sekira tahun 1972 semua rumah sudah tertembok bahkan kira-kira hampir se-kabupaten. Saya yakin sebelum bergulir program tembokisasi, di depan setiap rumah penduduk di Trenggalek belum ada pagar sama sekali. Bisa dibayangkan sendiri kondisi saat itu oleh pembaca (?) Padahal pagar-pagar di kampung punya fungsi untuk mempertahankan rasa aman. Misalnya sebagai garis batas antara tanah milik, atau juga sebagai semacam cara memberi perlindungan dari pencuri serta orang-orang yang berniat jahat.

Dalam naskah yang tengah saya garap, saya mencoba merunut kota ini dari munculnya daerah-daerah perdikan, dan membaca-amati lebih detail sekaligus mengira-ngira kondisi sebelum muncul perdikan: dengan salah satu fokus ihwal sosial masyarakat dan kemunculan pemukiman. Saya menduga bahwa dari awal perdikan atau sīma yang terletak di Kampak sekira tahun 929 M. (sekitar Kecamatan Kampak yang wilayahnya hampir seukuran dengan Kabupaten Trenggalek kini) membuktikan bahwa pemukiman penduduk sudah ada di sana, bahkan di era sebelum itu dengan munculnya kademangan-kademangan yang turut membantu Pu Sindok membangun kerajaannya di Jawa Timur (Kahuripan), ketika untuk pertama kali Sindok menuju daerah Jawa Timur.

Selanjutnya pada Era Airlangga, terbukti bahwa di Trenggalek terus ada pemukiman dengan model pancawara sebagaimana yang terpapar dari Prasasti Baru. Pemukiman itu bisa dilacak dari perdikan di Desa Baru yang ternyata juga membawahi beberapa desa kecil yang beraktivitas pada sektor pertanian (thani) di sekitar perdikan Baru itu.

Prasasti Baru sebenarnya sangat bisa dijadikan rujukan awal pemukiman di Trenggalek bagian timur. Dari data nama-nama desa kuno melalui toponimnya andai kini masih ada, dari data prasasti itu bisa digunakan untuk menarik konfigurasi atau keletakan posisi sebenarnya dari desa pusat di Baru dan desa-desa yang menjadi bagiannya, sekaligus di bawah naungan daerah watak (nama administratif kuno di atas desa/thani) apa misalnya.

Pada prasasti tersebut juga tertera nama-nama karaman atau beberapa orang rama (tetua atau sesepuh desa) sekaligus nama-nama thani yang menjadi bagian dari Desa Baru. Beberapa tahun kemarin, di sekitar Desa Semarum (Kecamatan Durenan) baru ditemukan situs mengenai sebuah bangunan petirtaan yang diduga juga terdapat artefak yang mengarah pada keberadaan lokasi pemukiman.

Barangkali saja ini ada kaitannya dengan Prasasti Baru zaman Airlangga itu, atau bisa juga terkait dengan Prasasti Kamulan pada era akhir Kediri.

Sebab di Trenggalek pada akhir Kediri, dengan munculnya prasasti Kamulan, pemukiman itu masih ada dan kian membesar, terbukti dengan adanya empat (4) pemimpin Katandan (semacam 4 orang pemimpin daerah) yang pernah disebut dalam prasasti Kamulan. Dalam prasasti Kamulan luas wilayah perdikannya barangkali se-luas Kabupaten Trenggalek sekarang; dengan penyebutan beberapa daerah yang saat ini masuk wilayah Kecamatan Panggul, Tugu, dan Kampak.

Sampai kemudian di zaman Majapahit, meski masih muncul beberapa prasasti, dan meski prasasti itu tidak menunjukkan secara langsung mengenai pemukiman alias tidak membahas lagi sistem pemukiman yang ada di Trenggalek, tersebab dua prasasti di akhir Majapahit malah membahas sistem pemerintahan federal pada zaman Majapahit (prasasti Surodakan) dan juga prasasti Bendosari (masa keemasan Majapahit) yang membahas ihwal sengketa tanah pada masyarakat dengan situasi sosial-politik yang lebih modern dan sudah agak komplek. Pastilah pemukiman masyarakat di Trenggalek telah semakin membesar dan kian bertambah jumlah penduduknya.

Tokoh-tokoh kreatif di atas, muncul tepat ketika rakyat membutuhkan karena mereka dalam keadaan terjepit, Soetran misalnya muncul karena kala itu rakyat tertimpa bencana kelaparan (hongeroedem). Kanjeng Jimat menjadi bupati ketika rakyat petani diperas tenaganya untuk kerja wajib di perkebunan Belanda. Dan Minak Sopal adalah pahlawan pertanian. Kita melihat dalam suatu masa dalam perkembangan masyarakat, khususnya masyarakat kota, selalu akan mengalami apa yang bisa kita sebut sebagai masa transisi. Di dalam masa-masa sulit ini, selalu akan ada alur atau siklus tantangannya: kesulitan, baik dari sisi manusia (sosial) maupun alam (lingkungan).

Alur itu akan mendapatkan jawaban melalui serangkaian tanggapan kita (masyarakat). Ada pola-pola integrasi dan disintegrasi. Selama masa disintegrasi ini, dengan meminjam Fritjof Capra (1997: hlm. 14-15), kreativitas masyarakat—kemampuan untuk menanggapi tantangan—sebenarnya tidak hilang sama sekali.

Kita sudah membuktikan itu: kemunculan tokoh-tokoh masyarakat maupun kemampuan komunal masyarakat itu sendiri, dalam menjawab dan mengatasi berbagai tantangan dengan tanggapan pembangunan dan kreativitas. Baik kreativitas tokoh maupun kekuatan pendorong dari masyarakat sendiri. Dengan kata lain, masih mengutip Capra, minoritas-minoritas kreatif akan selalu muncul ke permukaan—baik sendirian atau secara berkelompok—dan melanjutkan proses menanggapi tantangan yang menimpa masyarakat. Demikian, semoga dengan momen pemilihan bupati yang akan berlangsung sebentar lagi, calon-calon yang terpilih dapat mencontoh—bahkan wajib merujuk—ketiga tokoh Trenggalek fenomenal di atas. Maju terus Trenggalek tercinta.

BERBAGI
Artikel berikutnyaAbdul Hamid Wilis, Ensiklopedi Sejarah Trenggalek
Misbahus Surur
Kelahiran Munjungan, Trenggalek. Menulis buku Turonggo Yakso Berjuang Untuk Eksistensi (Yogyakarta: Syafni Press, 2013) dan menyunting buku Rengkek-Rengkek: Senarai Catatan dan Kisah (Per)jalan(an) di Kota Trenggalek (Trenggalek: Tuhālas Biblioteca, 2015).