Tentang Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs (Sustainable Development Goals) adalah nama program kemitraan global terusan dari MDGs (Millenium Development Goals) yang telah jatuh tempo akhir 2015. Tak heran bila perangkat indikator pembangunan yang digunakan SDGs sedikit-banyak masih mengikuti pola MDGs, meski tentu terdapat perbaikan, lebih tepatnya koreksi, di beberapa aspeknya. Membaca perangkat-perangkat SDGs, yang di antaranya berkutat pada kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, baik program maupun agendanya demikian detail: sudah dijabarkan ke dalam 17 indikator yang rinci dan tampak mengakomodasi semua.

Namun ukuran-ukuran kemajuan dan target yang ingin dicapai, bisakah kira-kira saling mendukung dan menopang dengan berbagai hajat sektoral yang berada di tingkat lokal, di daerah Trenggalek misalnya? Bagaimanapun indikator-indikator itu mesti diterjemahkan sesuai kebutuhan manusia dan masalah-masalah yang tengah dihadapi masyarakat bawah di banyak daerah. Karena itu, ada baiknya pemerintah lokal, tak melulu mengikuti ukuran, tuntunan dan cara pandang global semacam SDGs tersebut tanpa benar-benar mengetahui apa sebetulnya yang dihadapi serta dibutuhkan masyarakatnya sendiri.

Pembangunan yang dijalankan dari kesepakatan dunia tak boleh begitu saja dipercaya bisa nyambung dengan situasi lokal dan daerah. Sekurangnya, mesti tetap dicermati secara kritis di antara substansi-substansi yang digagas dan ditawarkannya. Terlebih, konsep pembangunan, dan lebih-lebih perspektif dari luar, selalu berpeluang menjadi kendala-kendala tersendiri bagi masyarakat tanpa kemampuan “menerjemahkan”-nya.

Sedikitnya, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dari agenda-agenda global itu: pertama, ia adalah konsep pembangunan yang mula-mula dicanangkan negara-negara maju yang tentu saja sering menggunakan perspektif (juga ukuran) probematika yang tengah dihadapi negara-negara itu sendiri. Kedua, kita mafhum, kalau negara-negara maju, terutama diwakili oleh Barat (Amerikasentris, Eurosentris), gaya pembangunan mereka tak bisa dilepaskan dari pelibatan mekanisme sains dan teknologi modern, yang kita tahu sering jadi penyebab utama bagi rusaknya alam (lingkungan) di masa kini. Terutama kasus di Dunia Ketiga adalah ambruknya sumber daya alam serta degradasi lingkungan, yang memang rata-rata disebabkan oleh laku masif kapitalisme negara (pembangunanisme) dan liberalisme global/neo-liberalisme melalui ancaman berbagai korporasi-korporasinya yang kerap dibiarkan oleh negara. Sudah sejak dulu, korporasi yang mengeksploitasi alam tak hanya merusak alam, tetapi dalam tingkat tertentu juga turut menanggung dosa bagi musnahnya kekayaaan kultural dan tradisi manusia.

Gagasan SDGs adalah efek dari sistem global yang mula-mula dicanangkan Barat karena efek pembangunan mekanistik yang dijalankan mereka, yakni pembangunan yang terlampau menumpu pada teknologi dan yang secara sewenang-wenang mengeksploitasi sumber daya alam tersebut, telah mengalami kejenuhan serta menuia protes masyarakat dunia, khususnya para pemerhati lingkungan. Dan kita tahu, dalam konteks ini Negara Maju hampir selalu punya raport merah, yang sudah semestinya diacungi telunjuk kesalahan bagi tiap-tiap kerusakan alam dan dampak sosial-lingkungan yang begitu banyak hingga di masa kini, terutama di Dunia Ketiga: mulai dari zaman kolonialisme di masa lampau, liberalisme, kapitalisme hingga neoliberalisme (praktik kolonialisme baru).

Fenomena-fenomena seperti degradasi alam, efek rumah kaca dan pemanasan global, deforestasi lingkungan (yang melahirkan sedikitnya persoalan kemiskinan, krisis lingkungan dan rendahnya tingkat melek huruf), yang pemicunya adalah industri-industri dan korporasi negara-negara maju itu, lantas efeknya harus ditanggung oleh semua negara, di antaranya melalui program seperti SDGs ini. Termasuk pada negara-negara ketiga, yang sebetulnya, tak terlampau bersalah. Untuk memahami ini dengan baik, lagi sebagai refleksi singkat, silakan menonton sedikitnya dua film dokumenter berikut: Home (2009), sutradara Yann Arthus-Bertrand, serta yang terbaru Before the Flood (2016) disutradari Fisher Stevens, yang melibatkan Leonardo DiCaprio sebagai produser. Dua film ini cukup representatif guna merenungi kondisi politik global, serta bagaimana posisi tawar negara-negara di Dunia Ketiga seperti Indonesia, terkait permasalahan besar planet kita hari ini, khususnya lingkungan dan ampas-ampas industri raksasa korporasi transnasional.

Konsep SDGs pun digelontorkan dengan rencana-rencana dan agenda yang bagus betul. Kalau kita amati mendalam poin-poin yang akan diperjuangkan berlawanan sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan korporasi internasional bermotif ekonomi neolib-nya itu. Karenanya, apakah kita bisa menjamin agenda sejenis SDGs ini tak ada intervensi dari lembaga-lembaga neoliberal dunia seperti Bank Dunia, IMF, berbagai raksasa korporasi dan seterusnya, dengan agenda pribadi mereka, yang mempropagandakan juga mendesakkan (melalui berbagai rekayasanya) konsep-konsep liberalisasi, privatisasi, swastanisasi di setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep SDGs barangkali memang bagus lagi pula didukung, dipelopori serta ada peran-serta PBB di dalamnya, tapi terkait kebijakan-kebijakannya sulit untuk bisa lepas dari jerat dan kepentingan-kepentingan korporasi maupun kapitalisme global yang, sadar atau tidak, kemungkinan menginjeksikan agenda-agenda serta kepentingannya di sana. Terlebih, konsep beginian memang selalu tak jauh-jauh amat dari agenda global, terutama yang diinisiasi dan diperankan oleh banyak negara maju. Lalu, sebuah negara seperti Indonesia yang secara ekonomi bisa dikatakan sudah setengah neolib ini, apakah kira-kira bisa mendukung program SDGs yang realitanya mesti anti pada gagasan neoliberalisme? Hmm… Inilah paradoks-paradoks kebijakan global. Jangan-jangan, agenda SDGs adalah strategi baru negara-negara maju supaya bisa terus menghisap sumber daya alam dan aset yang dimiliki oleh negara-negara di Dunia Ketiga, dengan cara lebih halus dari sebelumnya (?).

***

Andai saja dahulu bukan karena desakan negara Swedia atas peristiwa bencana limpahan air hujan dan pencemaran hutan (yang merupakan tulung punggung ekonomi negara tersebut), mungkin tak akan pernah Lingkungan Hidup (Human Environment) menjadi kebijakan bagi agenda pembangunan kini. Setelah peristiwa Swedia itu, lantas terselenggaralah konferensi lingkungan hidup pertama di Stockholm, Juni 1972. Di tahun-tahun sebelumnya, Lingkungan Hidup tidak pernah sama sekali menjadi pertimbangan dan tolok ukur bagi agenda pembangunan negara-negara dunia (Mansour Fakih, 2002). Sedari dahulu dalam pembangunan, eksploitasi sumber daya alam menjadi primadona, terutama di zaman kolonialisme awal (kapitalisme) hingga masa ambruknya (pascakolonial), sebelum akhirnya berganti dengan prinsip pembangunanisme (kapitalisme negara): sebuah praktik pembangunan bergaya liberal di banyak negara dunia. Kini memasuki zaman liberalisme baru: istilah lain bagi neo-liberal, yang tak kalah bringas menghancurkan alam dan seisinya, dengan di antaranya mem-preteli integritas negara-negara berkembang.

Agenda-agenda seperti pengentasan kemiskinan, buta huruf, pemberantasan kelaparan, layanan kesehatan lebih baik, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, kesetaraan gender, termasuk menjaga hutan dan laut, antara lain, jangan-jangan sekadar agenda muluk. Karena itu, program ini perlu senantiasa dilihat dari cara kerja mereka menangani berbagai masalah. Cara kerjanya biasanya sangat dekat dengan bagaimana proyek neo-libealisme—yang mayoritas dianut oleh negara-negara maju—dikerjakan. Ketergantungan negara berkembang pada negara maju memang terus dipelihara. Kalau agenda pemberantasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dilihat dari kaca mata Barat, lantas kita terdikte juga misalnya ihwal definisi kemiskinan, arti kesehatan serta makna pendidikan itu sendiri, sekaligus mengikuti resep-resep yang dibuat mereka.

Nah, bila pemerintah daerah terlalu terpesona dengan agenda dunia seperti SDGs, tanpa hendak memenuhi target rumah tangganya sendiri, maka memajukan daerah hanya akan menjadi prioritas yang bukan masuk agenda utama (lokal) sebagaimana yang dicita-citakan sejak pilkada. Melainkan sekadar strategi untuk membangun basis kekuatan baru juga sekadar membebek pada agenda Internasional yang dijalankan oleh pemerintahan negara-negara maju beserta segenap kekuatan kontrolnya. Sebuah daerah selalu punya permasalahan-permasalahan spesifik sendiri, yang perlu senantiasa dilihat dan diselami dari bawah, lantas segera ditangani. Diselami dari di bawah itu adalah diselami menggunakan cara berpikir yang biasa digunakan masyarakat, bukan cara pandang yang biasa pejabat gunakan. Lebih-lebih cara pandang dari luar. Sudut pandang bawah itu adalah memandang dengan menggunakan mata dan kepala masyarakat bawah mengatasi setiap problematika hidup kesehariannya. Guna menyelami kehidupan mereka sehari-hari itu sendiri beserta segenap lilitan masalah yang melingkupinya.

Karena itu, dalam situasi dan kondisi tertentu, penting untuk memahami dan membaca agenda SDGs dalam perspektif lain, yang kemudian harus diterjemahkan dari sudut pandang lokal. Jadi bila bupati Trenggalek bilang, bahwa “SDGs pasti berkaitan dengan keharmonisan manusia dengan alamnya..” (Fanspage bupati tanggal 13 Januari 2017), ya belum tentu juga Mas Bupati. Bahkan sangat jadi—kalau kita banyak mengartikan pembangunan dengan selalu melihat tantangan dan kendala yang dihadapi masyarakat lokal kita sendiri dengan baik—bisa bertolak belakang dengan program pembangunan berkelanjutan ala SDGs, yang digagas serta dirumuskan melalui cara pandang Barat tersebut.

Jangan bangga dahulu tampil di depan kepala daerah dari berbagai negara dunia di Kolombia (UN Habitat III), tepatnya di Quito, dari 17-20 Oktober tahun 2016 lalu, sambil ber-cas-cis-cus menggunakan bahasa Inggris, yang bagi masyarakat Trenggalek secara umum tampak wah. Bisa saja Anda saat ditampilkan di panggung dunia itu (sekadar dalam bayangan saya) mirip ketika para tuan kolonial dahulu bergembira tengah menyaksikan makhluk-makhluk unik dan kreatif dari Dunia Ketiga sedang mempertontonkan kebolehan diri di muka mereka (para pejabat kolonial), sembari ditepuki secara meriah, sekadar sebagai hiburan mengasyikkan, karena Anda adalah makhluk lucu lagi eksotis dari dunia antah barantah.

BERBAGI
Artikel sebelumyaPerempuan Desa (Tak) Perlu Ambil Bagian di Hari Perempuan
Artikel berikutnyaBencana dan Mitos di Desa Prambon
Misbahus Surur
Kelahiran Munjungan, Trenggalek. Menulis buku Turonggo Yakso Berjuang Untuk Eksistensi (Yogyakarta: Syafni Press, 2013) dan menyunting buku Rengkek-Rengkek: Senarai Catatan dan Kisah (Per)jalan(an) di Kota Trenggalek (Trenggalek: Tuhālas Biblioteca, 2015).