Monday
6 April 2020
Njajah Desa Milang Kori


Betapa Ember-nya KPUD Trenggalek

Cerita ini saya tulis dari pengalaman pribadi yang baru saja terjadi. Jika dalam tulisan berikut ada kalimat yang langsung mengkritik…

Sebuah Opini dari Ahmad Najib terbit pada 20 Maret 2020 — Tag: , , — Artikel ini dibaca normal dalam 3 menit.

Cerita ini saya tulis dari pengalaman pribadi yang baru saja terjadi. Jika dalam tulisan berikut ada kalimat yang langsung mengkritik lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Trenggalek, bukan dimaksudkan untuk melemahkan atau mengolok-ngolok lembaga tersebut. Semoga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran kita bersama. Inilah cerita pahit yang saya alami.

Proses pemilihan calon anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) di Kabupaten Trenggalek telah rampung. Proses ini melalui beberapa tahap, mulai dari tes tulis hingga tes wawancara. Sejauh yang penulis tahu, tes tulis di-handle langsung oleh KPUD Trenggalek. Sedang untuk tes wawancara, KPUD Trenggalek memberikan delegasi kepada PPK masing-masing kecamatan untuk melakukannya. Namun untuk keputusan siapa yang lulus, tetap menjadi wewenang KPU.

Dalam setiap perekrutan anggota di bawah KPU (bahkan untuk calon anggota KPU RI), selalu diikuti dengan proses tanggapan dari masyarakat. Pihak penyelenggara perekrutan selalu membuka ruang untuk masyarakat guna menanggapi calon-calon anggota di daftar rilis penyelenggara. Perlu diketahui, proses ini dimulai sejak lulusnya pendaftar pada proses seleksi administrasi, sesudah dilakukannya tes tulis juga tes wawancara. Pasal 39 ayat dua huruf C dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh KPUD Trenggalek.

Saya Memberikan Tanggapan sebagai Masyarakat

Dengan berbekal alasan-alasan ini, maka saya juga turut membantu KPUD Trenggalek untuk mencari tahu siapa-siapa calon anggota PPS yang disinyalir bermasalah. Bermasalah di sini antara lain seperti calon anggota PPS pernah menjadi kader partai dan namanya tercantum dalam dokumen resmi anggota partai. Dan faktanya, saya menemukan beberapa nama yang ada di daftar calon anggota PPS juga terdapat di daftar nama anggota partai. Sebagai masyarakat yang ingin semuanya ditegakkan, saya memberikan tanggapan kepada KPUD Trenggalek.

Oh ya, sebenarnya saya juga pernah punya pengalaman mendaftarkan diri menjadi anggota PPK pada pemilihan bupati dan wakil bupati Trenggalek tahun 2020. Namun nama saya terjegal pasca proses seleksi tes tulis. Bukan karena nilai saya buruk, melainkan karena ada tanggapan dari Bawaslu bahwa nama saya pernah tercantum sebagai anggota salah satu partai di Kabupaten Trenggalek. Betapapun saya sendiri sudah bersikeras tidak merasa demikian. Nyatanya setelah saya telusuri, nama saya memang pernah dicantumkan dalam daftar anggota partai oleh seorang teman tanpa izin. Meski pihak partai telah bersedia mengeluarkan surat keterangan bahwa nama saya dipakai tanpa ijin, saya tetap saja memperoleh warning dari KPU: nama saya dicoret dari daftar.

Tak mengapa, saya tidak mempersoalkan pencoretan tersebut, karena pada prinsipnya yang dilakukan oleh KPUD Trenggalek adalah hal benar. Ketimbang was-was memasukkan saya karena pernah tercatat sebagai anggota partai, lebih baik mencari calon lain yang namanya bersih. Lagi pula saya tidak terlalu mempersoalkan siapa yang telah memberikan laporan/tanggapan tersebut, karena saya menilainya benar dan itu perlu dilakukan. Lagi, saya menjadi tahu kalau nama saya ada di daftar anggota partai sampai di data nasional. Sebab, sebelumnya saya tidak tahu.

Memberikan Tanggapan Hasil Tes Wawancara PPS

Ketika memutuskan untuk memberikan tanggapan masyarakat terhadap salah satu nama di dalam daftar/list calon anggotan PPS yang telah dirilis KPUD Trenggalek, saya beranggapan bahwa posisi saya sebagai masyarakat (pelapor) mendapatkan perlindungan dari KPUD. Seyogyanya, maksud saya tersebut diniatkan untuk membantu KPUD Trenggalek guna merekrut calon anggota PPS yang bersih dari unsur kepartaian.

Laporan yang saya berikan bukan asal menuduh, namun juga disertai bukti foto dokumen yang bersangkutan. Dalam hal ini saya berharap ada pemeriksaan KPUD Trenggalek, apakah nama yang saya laporkan benar-benar pernah menjadi anggota partai. Belum sampai pada tuduhan bahwa orang tersebut anggota partai. Saya hanya mengajukan klarifikasi dari KPU.

Laporan saya berikan sesuai prosedur yang telah dibuat oleh KPUD Trenggalek. Sampai di sini saya tidak merasa khawatir, karena menganggap bahwa nama saya aman terlindungi oleh KPUD Trenggalek. Ini sebagaimana yang berlaku pada lembaga-lembaga negara yang menerima laporan dari rakyat. Namun kepercayaan ini langsung kandas ketika orang yang menjadi objek pelaporan (anggota PPS yang disinyalir menjadi anggota partai) tersebut tiba-tiba “mengkonfirmasi” saya.

Bagaimana mungkin dia bisa tahu bahwa yang melaporkan namanya adalah saya, sedangkan laporan itu hanya saya berikan kepada KPUD Trenggalek. Sungguh ini sesuatu yang menyakitkan, bukan karena labrakan yang terlapor, melainkan pada lembaga yang menerima laporan. Lembaga KPUD Trenggalek ternyata tidak bisa menjaga karahasiaan pelapor.

Titik terang saya dapatkan ketika orang yang “melabrak” saya, ndilalah mau memberi tahu siapa orang yang telah membocorinya, bahwa saya yang telah melaporkannya. Ternyata ada satu oknum (dari komisioner KPU) telah membuka kerahasiaan. Namun namanya tidak saya tulis di sini. Alih-alih dia membuat contoh baik tentang makna kerahasiaan. Sungguh miris, dengan kejadian ini, apakah KPUD Trenggalek masih dapat dipercaya?

Saya jadi mengait-ngaitkan kejadian ini dengan kasus lain, misalnya saja dalam kasus money politik. Apakah lembaga yang menerima kesaksian pelapor atas dugaan money politik, dapat melindungi pelapor sehingga tidak diketahui oleh mereka yang dilaporkan. Jika mereka (KPUD) tidak dapat melindungi pelapor dan cenderung ember kepada siapa saja, lantas bagaimana nasib dan mungkin keselamatan si pelapor, serta apa pula artinya demokrasi?

TINGGALKAN KOMENTAR