Buat Apa Smart City?
Buat Apa Smart City? - Gambar dari archdaily.com

Pada suatu pagi, tiba-tiba sebuah grup kecil yang dibuat secara iseng-iseng beberapa bulan lalu, bergetar. Ini grup jarang sekali rame. Anggotanya cuma 3 orang: saya dan 2 orang teman lainnya. Isinya? Gosipin kabar teknologi terkini. Maklum, anggotanya programmer semua.

Programmer biasanya kuper dan kurang update berita-berita politik. Tapi ternyata, salah seorang anggota grup yang kerja jadi abdi negara di kota kelahiran saya, Trenggalek, berbagi hal yang menarik: Qlue mau masuk Trenggalek.

Saya senyum-senyum saja sendiri. Kayaknya bapak bupati interim kita itu belum belajar banyak dari masa lalu. Kalau sebenarnya smart city, atau smart kabupaten ini tidak cuma tentang teknologi.

Saya sendiri sudah nulis kepesimisan saya di Medium, tapi mungkin lebih baik saya eksplor ulang di sini. Siapa tahu lebih bermanfaat, mengingat domainnya sendiri *nggalek* banget.

Smart city itu tidak sederhana

Pertama-tama, mari kita mulai dari istilah. Merujuk pada Mbah Wiki, sebenarnya istilah smart city atau smart regency sendiri belum lah tepat. Karena istilah smart city didasarkan pada sebuah area urban yang memanfaatkan berbagai sumber data sensor untuk mencapai efisiensi kerja. Dari definisi tadi pun, sebenarnya Kabupaten Trenggalek tidak masuk sama sekali. Trenggalek bukan area urban. Sensor apalagi.

Tapi, baiklah. Jika tetap memaksa, saya mengusulkan nama yang lebih sesuai: Trenggalek e-Government. Nama ini sepertinya lebih cocok.

Bapak dan Ibu sekalian, smart city tidak akan berjalan kalau prasyaratnya sendiri belum jalan: sumber daya dan SOP. Konsep e-government masih sekadar jargon, atau lip service kalau pelaksanaannya cuma jalan di awal-awal pemerintahan saja.

Dulu, saya ingat sekali, situs trenggalekmembangun.id yang dibangga-banggakan Pak Bupati itu. Situs ini digadang-gadang mampu menjadi perintis smart regency yang jadi salah satu program pokok Beliau. Saya ingat di bilah kanannya, terdapat tempat laporan melalui surel atau SMS jika ada hal yang tidak beres di wilayah pemerintahannya

Lalu sekarang? Hostingnya mati. Otomatis tidak bisa diakses. Lalu mau lapor ke mana? Ah, mari berbaik sangka kalau administratornya lupa, tidak cuma domain saja yang dibayar. Hosting juga.

Ini sebuah contoh jika smart city, smart regency atau e government itu tidak sesederhana yang dikira. Mari kita analisa penyebabnya.

Salah kaprah terhadap teknologi

Ketika saya ngobrol-ngobrol tentang teknologi, ada satu kerangka berpikir yang seringkali salah kaprah. Kita mudah dibuat takjub atau nggumun terhadap perkembangan teknologi terbaru.

Bapak-Ibu sekalian, teknologi hanyalah sebuah tool atau enabler untuk menyelesaikan masalah. Tidak lebih. Pikiran kita dalam menyelesaikan sebuah masalah sering kebalik-balik. Kita sering memaksakan teknologi untuk menyelesaikan masalah yang, bahasa nggaleknya, ndak masuk blas.

Apakah menerapkan wireless charging dalam charging baterai sentolop akan bermanfaat?

Apa kalau kendaraan dinas pemkab diganti tesla model S bakal lebih go green?

Baiklah, kalau tadi terlalu tinggi. Apakah penerapan aplikasi android dalam absen murid di SMA Trenggalek bakal efektif menyelesaikan masalah?

Belum tentu… kalau penerapannya buat SMA di tengah gunung yang sinyal internet saja masih nembak pakai wajanbolic.

Mari kembali ke masalah awal. Apakah penerapan Qlue akan meningkatkan partisipasi warga dan meningkatkan Key Performance Indicator dari ASN? Padahal di Jakarta sendiri, Qlue disoroti karena sering “dibuat perang-perangan seperti game Ingress itu”.

Dari situ kita bisa belajar kalau yang benar itu kita punya masalah dulu yang diselesaikan memakai teknologi, bukan teknologi yang menyesuaikan masalah.

Jadi apa masalah inti yang ingin diselesaikan, Pak Bupati dan Wakilnya?

Saya harap Bapak Bupati dan Wakilnya telah benar-benar mengkaji aplikasi apapun, apakah ia akan menyelesaikan masalah atau malah membuat masyarakat bingung sendiri.

Di balik penerapan smart city

Saya punya dua pengalaman menarik ketika saya kuliah di Surabaya dan diajak dosen untuk berpartisipasi dalam Surabaya Smart City dan Jatim e-Gov.

Yang pertama tentang Surabaya Smart City. Kakak tingkat saya adalah seorang programmer senior di Diskominfo Surabaya. Dia adalah seorang mastermind di balik aplikasi Sapawarga Surabaya. Suatu saat, saya pernah diajak mengerjakan proyek pengolahan data kependudukan Surabaya yang ternyata bikin saya geleng-geleng kepala.

Ada ribuan laporan yang diterima dalam kurun waktu satu tahun. Lewat SMS. Belum laporan yang didapat di sosial media seperti Twitter. Coba Sampean ngetwit suatu permasalahan di kota Surabaya, admin Sapawarga akan mengarahkannya ke instansi yang terkait. Minimal me-ritwit cuitan Sampean.

Tapi apakah solusi yang sama berlaku buat Trenggalek, yang bahkan internet gratisan di perpustakaan pun lebih sering dibuat streaming dangdut koplo? Jawabannya jelas.

Yang kedua adalah ketika saya diajak dosen saya untuk menjadi konsultan proses e-government di Diskominfo Jatim. Di balik suksesnya Jatim mendapatkan “penghargaan keterbukaan informasi publik” oleh Pak Wapres, ternyata terdapat perjuangan berdarah-darah untuk menghubungkan berbagai instansi agar mau menyetorkan datanya.

Apa yang bisa kita dapat dari sini? Meminjam tulisan mas Prasetyo, jendral Jakarta Smart City itu, selain teknologi kita butuh hal yang lebih penting. Yaitu SOP dan kesiapan sumber daya yang jelas. Mau bikin laporan lewat twitter kalau tidak ada yang bisa buka dan lupa password, pastinya smart city akan jadi hil yang mustahal.

Pemerintah Trenggalek harus mencoba pendekatan yang unik, jika masih ingin membuat city-nya smart. Karena masalah di setiap daerah itu bebeda-beda.

Apa solusinya?

Baiklah, biar tidak dikira hanya sebagai netizen yang suka nyinyir tanpa solusi, saya coba memberikan langkah-langkah konkrit. Inspirasinya dari design thinking itu yang sudah dikenal mujarab untuk menyelesaikan masalah abstrak.

Langkah pertama adalah mendefinisikan masalahnya apa.

Cak Edy, blogger kawakan itu pernah curhat di status Facebook-nya. Korban korupsi E-KTP (atau KTP-El menurut bahasa Indonesia yang benar) ini kesusahan untuk mengambil E-KTP-nya yang telah dibuat berbulan-bulan lalu. Memang bukan salah petugasnya, karena blanko yang disediakan habis. Tapi ini adalah masalah laten yang harus dipecahkan.

Kita tidak mau kan dicap dzalim gara-gara memaksa rakyat biasa buat antre di dinas kependudukan dari pagi, eh ndilalah KTP nya belum jadi? Padahal untuk pekerja harian, gajinya pun harian.

Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita telah mendefinisikan masalah yang timbul. Masyarakat bingung dengan KTP yang ndak jadi-jadi. Gimana caranya biar masyarakat tahu KTP dari jarak jauh?

Selanjutnya adalah mencari ide-ide solusi dengan teknologi. Nah di sini adalah proses panjang, yang sering sedikit orang bisa telaten. Ide yang dikumpulkan harus banyak. Wajib ‘ain. Jangan bunuh ide sebelum berkembang, karena prinsipnya tidak ada ide yang bodoh. Semakin banyak ide makin bagus.

Setelah ide-ide terkumpul, saatnya mengeksekusi solusi yang ada. Tiap ide kita evaluasi dari yang paling memungkinkan, hingga yang paling mustahil. Dicoba dalam skala kecil. Gagal. Coba lagi. Berulang terus hingga seluruh ide habis.

Ketika menemukan solusi yang pas, hal yang paling krusial lain adalah SOP, alias Standard Operational Procedure. Kalau ada laporan warga siapa yang menangani? Laporannya bentuknya bagaimana? Batas laporannya berapa lama? Metriks evaluasinya seperti apa?

Sebuah tool yang dibuat jika tidak disertai dengan enforcement aturan yang ada ya sama saja. Ujung-ujungnya laporan akan dibiarkan. Yang lebih parah, si admin lupa password login atau keasyikan nonton Youtube.

Memang prosesnya lama, dan butuh kesabaran. Di sinilah kesungguhan diuji. Namun, jika sudah berhasil melewatinya, insya Allah, Trenggalek menjadi lebih smart.

Lari marathon, bukan sprint

Menjadi sebuah kota, kabupaten, bahkan kecamatan yang pintar itu tidak instan. Kata pepatah asing, Rome wasn’t built in a day. Candi Prambanan yang legendanya dibangun semalam pakai bantuan jin pun nyatanya gagal juga.

Kalau diibaratkan lari, harusnya marathon. Bukan sprint.

Intinya, kota pintar lebih dari sekadar programmer yang membuat aplikasi ataupun infografis. Kota pintar membutuhkan sumberdaya yang siap, sehingga seharusnya membuat efisiensi dalam kota itu lebih baik. Mulai dari sumberdaya operator, hingga sosialisasi ke masyarakat umum. Dan sumberdaya itulah yang rasanya kurang dari program Trenggalek Smart Regency ini.

TINGGALKAN KOMENTAR