Konsep segitiga pembangunan Trenggalek

Diserang culasnya wewenang pulau ini siap berperang | Bersenjatakan mesin dan lencana, pagar ketulusan engkau robohkan | Tunggu aku di jalan, tulusku sudah menjadi bara dan hari ini kau kan kulawan

Potongan puisi yang diciptakan oleh drumer band punk dari Bali itu menjadi bentuk perlawanan yang menawan, terhadap investor rakus yang berencana mereklamasi Teluk Benoa. Drumer bernama I Gedhe Ari Astina itu tentu tidak ingin Teluk Benoa menjadi Disney Land atau sirkuit F-1, bukan karena dia tidak bisa mengendarai mobil F-1—dan malu memasuki taman kanak-kanak Disney—melainkan karena dia tidak ingin proyek reklamasi itu merusak alam, menggusur nelayan dari mata pencaharian utamanya, dan rentetan dampak buruk lain.

Drumer yang memiliki sapaan sangar ‘Jerinx’ itu ingin puisinya yang berjudul “Speaker Separatis” menjadi pembakar semangat masyarakat Bali untuk melakukan penolakan reklamasi. Dan, sebagai penikmat musik Punk, saya cukup memahaminya, bukan sekadar bentuk perlawanan. Pikir saya, puisi itu juga merupakan sebuah peringatan. Peringatan kepada siapa? Tentu kepada para pemimpin daerah yang ingin daerahnya diurus oleh para investor yang sebetulnya berhasrat menguras sumber daya alamnya.

Saya teringat akan peringatan Bli Jerinx, saat membaca di internet bahwa Emil Elestianto Dardak, selaku Bupati Trenggalek, akan mengundang para investor untuk memajukan perekonomian Trenggalek.

Dalam diskusi panel bertema “Trenggalek, Ngumpulne Balung Pisah” yang diadakan oleh nggalek.co pada 9 Juli 2016 lalu, Emil mengatakan kalau memasukkan investor untuk memajukan perekonomian Trenggalek merupakan alasan yang rasional. Rencananya, Emil akan mendatangkan investor dari Jepang (bisa dikoreksi jika salah). Emil juga mengatakan, kalau dia sempat meminta saran kepada Bupati Banyuwangi tentang bagaimana caranya membangun sebuah daerah seperti Trenggalek. Dan jawabannya adalah dengan memasukkan investor ke Trenggalek.

Ide pembangunan Trenggalek juga disampaikan Emil pada seminar “Sustainable Urbanization Toword The New Urban Agenda” dalam parralel event UN Habitat di Garden Palace Hotel, Surabaya. Seperti yang dilansir oleh antarajatim.com Emil mengungkapkan solusi untuk memajukan perekonomian Trenggalek dengan mengembangkan kota maritim di pesisir Prigi dan kota perdagangan di Kecamatan Panggul. Untuk pengembangan kota maritim, Emil rencananya akan membangun infrastruktur dan akses transportasi seperti pelabuhan barang, pelabuhan ikan, maupun tempat pariwisata. Sementara untuk pengembangan kota perdagangan, Emil melihat wilayah Panggul bisa menjadi penghubung tujuh kecamatan, baik di dalam maupun di luar Trenggalek.

Emil mengaku optimis pengembangan kota maritim di Prigi akan menarik banyak investor. Karena akses transportasi laut yang mudah dijangkau membuat harga bahan, biaya produksi dan distribusi jauh lebih efisien (antarajatim.com, 27 Juli 2016).

Jika dicermati, Emil tidak menjelaskan bagaimana pengembangan kota maritim dan kota perdagangan bisa benar-benar meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan angka pengangguran. Kata “benar-benar” di sini penting untuk dipahami, karena kenyataannya sering pembangunan di Indonesia menjadikan masyarakat lokal sebagai korban, harus hidup dalam kesengsaraan juga terlunta-lunta.

Pada Agustus 2015 lalu, seorang aktivis gerakan sosial, Rindu Hartoni Capah, membahas permasalahan dalam sebuah tulisan yang dimuat di Indoprogress.com. Dalam tulisan yang berjudul “Penjajahan Berkedok Pembangunan,” Rindu mencoba menjelaskan hakikat pembangunan yang semakin memudar. Mahasiswa geografi dari Universitas Negeri Medan itu mengambil contoh Perusahaan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara sebagai perusahaan yang paling rakus mengeksploitasi hasil sumber daya alam. TPL menanami pohon ekaliptus yang merusak lingkungan, sehingga burung saja enggan hinggap di dedaunan pohon tersebut. Konflik Agraria pun memanas. Ketika rapat dengar pendapat DPRD Sumatera Utara pada Senin, Februari 2015, terkuak jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 35 orang, sejak perusahaan ini beroperasi sampai sekarang.

Rindu menjelaskan, kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia selalu menjadi incaran pemegang kekuasaan di dunia Internasional. Indonesia adalah surganya bahan mentah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang murah, dan target pemasaran yang empuk. Lalu Indonesia hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan kualitas hidup dengan bayaran: sumber daya manusia yang didegradasi. Dengan dukungan dari penguasa dan kapital domestik, cengkeraman modal asing begitu kuat dalam bangunan perekonomian nasional kita.

Lokasi strategis yang dijadikan objek vital bagi pengembangan ekonomi nasional telah dikuasai sepenuhnya oleh pihak swasta. Sehingga penghasilan dari kalkulasi yang dilahirkan oleh mekanisme ekonomi yang menyembah kekuatan pasar, sepenuhnya dirampas oleh kaum pemodal (kapital).

Betul pengembangan kota maritim dan kota perdagangan di Trenggalek adalah satu hal, sementara reklamasi Teluk Benoa di Bali adalah hal lain, juga PT. TPL di Sumatera Utara adalah hal lainnya lagi. Tapi kita tahu, bahwa dalam sebuah proses perencanaan dan pembangunan, pemerintah kita selama ini sering menyingkirkan keterlibatan masyarakat, untuk benar-benar terlibat di dalamnya.

Dalam tulisan lain di Indoprogress.com, Coen Husain Pontoh, seorang mahasiswa ilmu politik di City University of New York, berpendapat, bahwa tanpa perlibatan masyarakat secara luas, sebaik apapun pemerintahan kota terpilih, ia akan terjebak pada pola pembangunan kota sebelumnya, yang hanya melibatkan para teknokrat yang memiliki keahlian khusus. Barangkali Coen benar jika melihat perkataan Emil dalam antarajatim.com. “Kami harus bekerjasama dengan beberapa kepala daerah yang saling mendukung dan tidak saling mematikan…”

Coen dalam tulisan yang berjudul “Partisipasi Warga Kunci Pembangunan Kota, menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan sesungguhnya efektif. Di mana efektivitas ini tergantung pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu-sama lain. Pertama, adanya kebijakan dari pemerintah kota membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan kontrol atas kebijakan yang telah diputuskan. Kedua, adanya organisasi masyarakat sipil yang kuat dan terorganisir. Tanpa organisasi yang kuat, maka program-program pemerintah daerah yang pro-rakyat tadi tidak akan berjalan efektif. Karena, pada akhirnya pemerintah kembali terperangkap pada jebakan teknokrasi.

Jika Emil tetap merasa kalau mendatangkan investor adalah keputusan yang rasional, dan tidak mengajak masyarakat Trenggalek untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunan di Trenggalek, maka yang mungkin terjadi adalah penolakan pembangunan oleh masyarakat seperti di Bali atau konflik agraria sebagaimana di Sumatera Utara. Dan, kita tahu bahwa dampak seperti itu sudah terjadi pada Jumat 3 Juli lalu di Desa Bogoran, Kampak, ihwal penolakan pembangunan bendungan, yang sebelumnya tak tersosialisasikan dengan rinci. Masyarakat tak tahu mau pindah ke mana…