Ekonomi Trenggalek tahun 2024 tumbuh 4,71 persen. Tapi mari kita tengok siapa yang sesungguhnya menjadi tulang punggung dari pertumbuhan itu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kontribusi 24,86 persen. Hampir seperempat kekuatan ekonomi Trenggalek ada di tangan petani dan nelayan.
Namun justru sektor ini tumbuh paling lambat — hanya 0,31 persen, jauh di bawah sektor administrasi pemerintahan yang tumbuh 8,92 persen. Sebuah ironi yang tak bisa dibiarkan berlalu tanpa pertanyaan: kenapa sektor paling dominan dan menyerap tenaga kerja terbesar justru stagnan, bahkan nyaris terabaikan?
Bukan hanya stagnan, sektor ini juga paling rapuh secara sosial. Sebanyak 73.750 jiwa penduduk Trenggalek tercatat masih hidup di bawah garis kemiskinan per Maret 2024. Walau ada penurunan angka absolut kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Artinya, mereka yang miskin semakin sulit keluar dari jebakan kemiskinan, dan jurangnya semakin dalam.
Siapa mereka? Data BPS tak menyebut secara eksplisit, tapi kita bisa mengira-ngira jawabannya: mereka yang bekerja di sektor primer, di desa-desa yang jauh dari pusat kekuasaan dan intervensi ekonomi modern. Petani gurem yang tak punya lahan cukup, nelayan tradisional yang kalah modal, buruh tani musiman, dan warga pinggiran yang hidup dari hasil hutan rakyat.
Kondisi ini diperparah oleh minimnya regenerasi. Data Dinas Pertanian menyebutkan bahwa hanya 1 persen petani Trenggalek yang berusia muda. Anak-anak muda ogah bertani, bukan karena mereka malas, melainkan karena sektor ini tak menjanjikan masa depan. Tidak ada kepastian harga, jaminan untung, bahka daya dukung sistem yang membuat petani merasa aman untuk bertahan. Maka jika regenerasi gagal, siapa yang akan mengolah lahan dalam sepuluh tahun mendatang?
Di sisi lain, petani juga tak punya posisi tawar. Ketika harga cengkeh di Watulimo anjlok, petani terpaksa menjual dalam keadaan basah atau memanggang sendiri untuk menekan biaya, karena tidak ada mekanisme stabilisasi harga dari negara. Tak ada koperasi kuat, tak ada pembeli penyangga, tak ada intervensi pasar. Semua diserahkan pada nasib dan pasar bebas yang tak kenal belas kasih.
Begitu juga dengan nelayan. Di Pelabuhan Prigi, antrean solar bisa mencapai tiga hari, membuat nelayan kehilangan kesempatan melaut dan terhambat dalam rutinitas kerjanya. Sementara Dinas Perikanan hanya berkata “kami hanya menata, bukan membatasi.” Negara, dalam hal ini, lebih terlihat sebagai penonton antrean, bukan pengatur distribusi energi yang adil bagi pelaku ekonomi rakyat.
Apakah benar pembangunan pertanian sudah maksimal? Apakah kebijakan perikanan telah menyentuh infrastruktur tangkap dan distribusi? Ataukah sektor ini hanya diperlakukan sebagai pelengkap dalam narasi pembangunan?
Semuanya menandakan bahwa sektor yang paling vital justru masih diabaikan. Pemerintah daerah tampak lebih sibuk memperbanyak aparatur sipil ketimbang memperkuat ekonomi rakyat. Rekrutmen PPPK sebanyak 2.335 orang telah membebani APBD hingga Rp 43 miliar pada tahun pertama, dan bahkan mendorong Trenggalek mengambil pinjaman Rp 106 miliar (Rp 56 miliar di APBD‑P 2025 dan Rp 50 miliar di APBD Induk 2026) karena gaji dan TPP pegawai yang membengkak.
Fakta bahwa PAD murni hanya Rp 109 miliar sementara kebutuhan TPP melebihi Rp 110 miliar memperlihatkan bahwa anggaran pembangunan sektor ekonomi — seperti infrastruktur pertanian dan perikanan — makin tersisih.
Padahal logika dasarnya justru lebih sederhana: lebih baik petani dan nelayan yang bertambah, ketimbang pegawai pemerintah. Petani menanam, nelayan menangkap, lalu rakyat makan. Pegawai ditambah, paling banter yang naik hanya rapat, spanduk, dan honorarium. Kalau petani dan nelayan berkurang, kita kekurangan protein dan mati kelaparan. Kalau birokrat berkurang? Paling-paling ruang rapat jadi lebih sunyi.
Selama sistem pembangunan masih meminggirkan penopang utama PDRB, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan jadi parade angka, tanpa keberpihakan yang nyata. Trenggalek tidak akan benar-benar makmur jika petani tetap hidup di bawah garis kemiskinan, dan nelayan terus dihantui musim paceklik tanpa jaring pengaman.
Maka jawabannya bukan sekadar menaikkan angka pertumbuhan, tapi mengubah orientasi kebijakan menjadi benar-benar pro rakyat. Sejahterakan mereka yang paling berjasa. Petani dan nelayan bukan objek belas kasihan. Mereka adalah pondasi, dan fondasi tak boleh dibiarkan retak.
