Friday
18 October 2019
Njajah Desa Milang Kori


Antara Golput dan Money Politik: Antara KPU dan Partai Politik

Pemilu kurang beberapa hari lagi, para politisi bekerja semakin ekstrim. Banyak politisi yang menyebut bahwa tujuh hari terakhir sama dengan…

Sebuah Opini dari Pulung Nawawijaya terbit pada 14 April 2019 — Tag: , — Artikel ini dibaca normal dalam 4 menit.

Pemilu kurang beberapa hari lagi, para politisi bekerja semakin ekstrim. Banyak politisi yang menyebut bahwa tujuh hari terakhir sama dengan kerja politik selama dua tahun. Kerja politik di hari-hari terakhir lebih teknis, taktis dan efisien. Semua strategi dikerahkan untuk meraih hasil maksimal. Musuh utama politisi-politisi dan KPU tidak lain adalah golput alias golong putih. Secara golput adalah bentuk protes dari calon pemilih. Untuk mengidentifikasi alasannya berikut pembagian golput menurut priyayi partikelir.

Pertama, golput kelas menengah. Mereka adalah orang yang memilih untuk tidak menggunakan hak memilih dengan alasan rasional, karena tidak terwakilkan ide dan harapan yang mereka impikan. Salah satu contohnya gerakan golput karena penyelesain masalah HAM, kemudian persoalan abai atau munculnya kekuatan menekan rakyat dalam berbagai permasalahan seperti kasus Budi Pego di Banyuwangi, kasus Novel Baswedan dsb.

Sedangkan golput kelas cupu adalah mereka yang apatis, tidak punya ketertarikan akan hal-hal yang bersifat politik dalam semua hal. Kalau sudah apatis agak susah untuk menarik mereka kembali suka politik, sebab biasanya mereka beranggapan bahwa politik adalah hal berisik.

Dan yang terakhir adalah golput sistemik. Ini adalah golput yang disebabkan oleh sistem, seperti orang yang merantau di Surabaya dan ber-KTP Trenggalek. Karena masalah pekerjaan mereka tidak pulang ke Trenggalek, tetapi memutuskan pindah pilih ke Surabaya, dan tidak bisa karena alasan tertentu. Untuk ini silakan Anda semua masuk ke akun media sosial KPU: bisa dilihat isinya curhat beginian. Tolong KPU teman-teman saya mau milih tapi ndak bisa.

Kenapa KPU selalu mengampanyekan anti golput? Karena tingkat keterpilihan merupakan salah satu indikator keberhasilan komisioner KPU dalam penyelengaraan sebuah pemilu. KPU sebenarnya ndak usah gengsi kerja politik, khususnya pendidikan politik, sebenarnya bukan mutlak tanggung jawab Anda, tetapi adalah tanggung jawab partai politik sebagai institusi politik dan memiliki fungsi dalam pendidikan politik secara berkesinambungan. Pengurangan jumlah golput adalah tugas peserta pemilu bukan tugas mutlak operator pemilu. Tugas KPU melaksanakan pemilu yang baik sesuai asas pemilu LUBERJURDIL.

Jadi KPU Anda ndak usah serius-serius mengkampanyekan anti golput, mana ajak-ajak MUI dan konferensi wali gereja dengan fatwa-fatwanya. Kalau yang ngomong Bu Mega dan Pak Wiranto bisa kita pahami, karena mereka kan perserta pemilu: Bu Mega ketua PDIP dan Pak Wiranto ketua dewan pembina Partai Hanura. Boleh lah agak kasar sedikit soal golput.

Orang-orang yang memilih golput bukan semata tidak datang, mereka akan datang ke TPS tapi membuat surat suara tidak sah. Jadi soal kehadiran TPS akan lumayan. Tapi bagaimana kalau golput sistemik, KPU sebenarnya sudah menyediakan fasilitas yang ada tapi permasalahan lapangan kan selalu ada karena berbagai hal dan alasan.

Karena kerja pendidikan politik itu lebih banyak dilakukan oleh KPU, akhir-akhir ini sebenarnya itu anomali. Secara konten, KPU hanya mewariskan hal-hal normatif, paling yang menjadi narasi andalan yang dibangun adalah anggaran untuk pemilu itu besar. Tapi kan money follow program, makanya jangan kebanyakan program.

Tapi kalau pendidikan politik dilakukan oleh peserta pemilu, dalam hal ini partai dan kandidat presiden-wakil presiden, mungkin akan lebih efisien. Bagi petahana mungkin mudah dengan memamerkan apa saja yang sudah dilakukan, sedangkan untuk penantang ya agak mikir karena jika sama yang disampaikan dengan petahana, terus ngapain.

Partai ini juga selama lima tahun cuma melakukan pendidikan politik dekat-dekat pemilu baik pilkada walikota/bupati, pilkada gubernur dan pemilu. Yang benar saja, sudah dapat bansos politik dari APBN dan APBD masih saja nggak mau melakukan fungsinya? Partai yang punya anggota parlemen juga lebih parah konstituennya ditinggal paling setahun. Sekali-kali mereka diperhatikan, itu pun kita tidak bisa membedakan antara bingkisan lebaran atau kepedulian anggota parlemen. Soal reses setiap anggota parlemen cuma Anda kok yang mau menyampaikan dan menerima aduan-aduan dari konstituennya.

Kondisi golput juga diperparah oleh praktik money politic. Selain kita ngomong normatif bahwa ini menyebabkan korupsi kronis adalah hal yang tidak bisa kita kesampingkan sebagai masyarakat yang tahu, tapi bagaimana dengan masyarakat yang arus informasinya tidak sebanyak kita. Anggapan bahwa money politik itu adalah kewajiban, saya pernah mendengar langsung ‘’wong arep oleh kerja kok ora modal’’ . Itulah anggapan masyarakat, jika tidak ada money politic mereka juga dengan enteng menjawab ya tidak memilih. Money politic dianggap sebagai pengganti upah kerja harian mereka. Begini inilah pendidikan politik kita, mirip dengan para politisi  kita yang pragmatis. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Romo Magnis bahwa orang golput adalah psycho-freak itu lebih cocok diarahkan kepada sebagian besar politisi kita yang pragmatis tersebut daripada teman-teman yang memilih golput.

Maka, bapak ibu yang menjadi operator pemilu dan elit tolong jangan menghakimi teman-teman yang milih untuk golput. Karena permasalah golput bukan semata soal tidak mau datang ke TPS, tapi karena partai politik dan elit tidak pernah mewujudkan harapan mereka. Untuk KPU sekali-sekali untuk sosialisasi hadirkan peserta pemilu, biar mereka dihakimi oleh para calon mereka apa yang mereka tawarkan kepada calon pemilihnya. Jangan cuma cara memilihnya dan jangan melulu menarasikan soal anggaran yang besar untuk event pemilu.

Setelah pemilu 2019 selesai, KPU dan Bawaslu bisa kemudian mengajak partai politik untuk melakukan pendidikan politik yang sistematis. Untuk partai politik dan kandidat presiden-wakil presiden ndak usah keterlaluan untuk menghakimi masyarakat yang golput. Mereka sebenarnya yang menghukum Anda karena Anda tidak pernah mengerjakan yang Anda janjikan.

Berhubung id party semakin berkurang setiap pemilu, karena hakikatnya pemilih sudah tidak memilih partai tetapi memilih sosok, jadi tolong ini partai politik jangan instan dong kalau mencalonkan orang, kaderisasi gitu lho, biar ada proses kalau mau nyalon dewan, nggak ujuk-ujuk: karena kaya dan popular lalu dicalonkan. Sudah dicalonkan jadi dewan, masih berjuang sendiri, mesin partai ambruk alias turun mesin.

Ingat ya KPU masalah golput bukan masalah Anda sendiri tetapi masalah peserta Anda. Jadi kapan kita akan E-VOTE? Biar ndak banyak kertas terbuang, sayangi pohon. Ingat GOLPUT ADALAH HAK TAPI MENGKAMPANYEKAN GOLPUT BISA BERUJUNG PIDANA.

Sebagai penutup, ini pesan saya sebagai penulis mari gunakan hak politik Anda dalam pemilu. Kecuali hak politik Anda dicabut oleh pengadilan. Selamat berpesta dan selamat menikmati kemewahan sebagai rakyat Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR