Dilema dalam mengambil sikap hari ini bukan melulu menjadi masalah remaja Indonesia, penyakit kebingungan mengambil sikap juga menjangkiti Perhutani. Lembaga yang katanya perusahaan negara pengelola hutan tersebut, kadang domain kebijakannya tampak tidak lagi fungsional. Lha wong hutannya sudah habis, terus apa yang mau dikelola? Apa mungkin pengelolaan yang justru bertujuan untuk menghabiskan hutan?

Anda pernah berkunjung ke Kecamatan Bendungan, Trenggalek, atau sekadar mendengar? Upsss…, saya lupa kalau Kabupaten Trenggalek lebih dikenal cuma karena ada pantai Prigi. Sebentar. Kalau Anda belum pernah mengetahui Bendungan, ia adalah—tidak sebagaimana namanya—sebuah daerah kecamatan yang sebetulnya tidak memiliki bendungan atau waduk. Daerah tersebut murni kawasan pegunungan dan penghasil susu terbesar di Trenggalek. Kalau ada yang tanya bendungan atau waduk, tentu masih proses dibangun di Kecamatan Tugu yang entah kapan selesainya.

Kembali ke topik. Kita semua sudah tahu bagaimana hutan ditebang habis, kemudian fungsinya diubah menjadi lahan produksi seperti beralih menjadi lahan sawah padi gaga atau menjadi kebun jagung di atas gunung. Kita semua tahu bagaimana efek dari perubahan fungsi hutan menjadi lahan produksi ditanami pohon yang usianya cuma 3-6 bulan, dengan ketinggian maksimal 1,5 meter tersebut. Untuk mengetahui efek dari perubahan ini, sepertinya kita tidak perlu seorang ahli dengan gelar akademik one hundred top university in the world ‘kan? Toh kita pernah mengalami sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, yaitu banjir bandang tahun 2006, yang kata orang, gara-gara masyarakat sekitar aliran sungai Bagong tidak lagi melakukan nyadran. Sudahlah, itu cuma mitos. Hutan dan gunung gundul yang menyebabkan banjir memang tak dihitung sama sekali?

Saya coba mengutip pernyataan Vandana Shiva, yang mengamati pergerakan Chipko di India melalui buku yang ditulisnya. Shiva yang seorang ecofeminis dari India ini, menyebut bahwa hutan adalah ibu dari mereka. Hutan bagaimanapun telah memberikan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari kepada masyarakat sekitar. Pada musim kemarau misalnya, hutan dapat menyediakan makanan, air dan pakan ternak bagi penduduk sekitar hutan. Hutan monokultur seperti yang banyak tersebar di Jawa kini sudah merupakan kesalahan fatal. Lha kok di Trenggalek, wilayah hutannya malah mau digantikan oleh hutan jagung yang akan berumur pendek. Apa ini tak lebih dari kesalahan yang berlipat (?).

Yang menarik, jagung yang ditanam pada bukit-bukit di Kecamatan Bendungan tersebut ternyata sekadar untuk menyuplai pabrik brondong a.k.a popcorn yang berada di kota lain. Tentu bagi Trenggalek persoalan ini menghasilkan rugi kuadrat Sebab sudah hutannya habis, masyarakatnya dapat panas, resapan air semakin berkurang, panen jagungnya dibawa keluar kota. Tak berhenti di situ, brondong a.k.a popcorn-nya dijual kembali ke Trenggalek. Tahu ‘kan logika sederhananya: bahan baku lebih murah daripada bahan jadi. Lantas bukan berarti saya membenarkan kalau pabrik brondong a.k.a popcorn di Trenggalek boleh begitu saja melakukan alih fungsi hutan akibat tergiur keuntungan.

Kenapa Perhutani tidak menanam pohon-pohon yang berbuah seperti apukat, duren atau mangga, yang secara hasil lebih jelas manfaatnya. Artinya, tempat tersebut bisa menjadi area wisata petik buah, resapan air, selain dapat mengurangi panas, PAD meningkat serta masyarakatnya dapat pula bekerja di tempat tersebut. Kebijakan model begini bukankah seperti ungkapan: “sekali mendayung tiga-empat-lima-enam pulau terlampaui”?