Di negeri ini, Agustusan biasa dimaknai sebagai (aneka) kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memaknai, mengenang, memeringati, dan memeriahkan hari kemerdekaan. Ada upacara, karnaval, pentas kesenian, dan aneka macam perlombaan. Ndilalah-nya, Trenggalek juga telah ”memilih” Agustus (tanggal 31) sebagai hari kelahirannya. Nah, ada sedikit soal di sini.

Bahwa hari kemerdekaan bangsa kita peringati setiap 17 Agustus, memang sudah demikian seharusnya. Tanggal 17 Agustus itulah yang secara sadar dipilih oleh para pendiri bangsa. Sedangkan 31 Agustus sekian ratus tahun yang lalu itu…? Kita bisa bertanya, bukankah waktu yang ditandai sebagai hari kelahiran itu sekadar bertepatan dengan 31 Agustus setelah dikonversi ke sistem penanggalan Masehi? Jangan-jangan para pendiri Trenggalek bukan memilih 31 Agustus-nya, melainkan, misalnya lebih memilih Rebo-Kliwon wuku Gumbreg atau Rebo-Legi wuku Julung, yang, ndilalah bertepatan dengan tanggal 31 Agustus sekian ratus tahun lalu itu. Bila itu yang terjadi, peringatan hari kelahiran paling tepat adalah setiap Rebo-Kliwon Gumbreg, atau, Rebo-Legi Julung, atau setiap tanggal 27 Sapar, atau lainnya. Pokoknya, berdasar sistem penanggalan yang digunakan sebagai dasar penentuan kala itu.

Itu memang bisa jadi soal yang agak susah diatasi. Sebabnya, ketika berurusan dengan kegiatan besar yang memerlukan banyak biaya, pasti ujung-ujungnya akan berhadapan pula dengan kalender anggaran. Lha, terus? Njuk piye? Arep ngapa? Ya ora piye-piye. Ora ngapa-ngapa. Sudah lebih dari cukup bila kita mengetahuinya. Dan bisa nglenggana, bahwa tidak semua persoalan harus (segera) diselesaikan. Jangan-jangan, persoalan itu sendiri adalah salah satu variabel yang ikut memanjangkan umur kita. Ada kalanya, kita boleh keluar dari persoalan bila tak mau mampu mengatasi atau menyelesaikannya.

Satu persoalan sudah kita lewati. Tetapi, saya yakin sampeyan juga merasa, melihat, bahwa Agustusan kita itu memendam bergudang-gudang persoalan. Dari yang tampak remeh-temeh hingga yang berpotensi besar menggerogoti sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Halah, halah! Warna kostum gerak jalan saja bisa jadi persoalan besar, loh! 

Yang pertama-tama penting untuk segera kita sadari adalah segala hal berkaitan dengan kata ”memaknai” yang saya tuliskan sebagai: memaknai di awal tulisan ini. Yang sudah-sudah, Agustusan sangat jalas mempertontonkan bahwa sebagian besar di antara kita sebegitu bersemangat memeriahkan seperti sekadar untuk mengingat, mengenang: hari kemerdekaan. Dan kita cenderung alpa memaknainya.

Kealpaan itulah yang pada gilirannya menyesatkan kita ke dalam ruang gelap, terbentur-bentur hingga babak-belur. Tiba-tiba kita hanya merasa tidak enak, tidak nyaman, bahkan tersiksa. Barangkali itu berlangsung sudah sejak sekian lama. Dan sebagian di antara kita menjadi terbiasa. Jangan-jangan masing-masing atau setiap kelompok di antara kita memegangi tafsir yang berbeda-beda dan bahkan saling berlawanan atas: kemerdekaan, itu!

Agustusan lalu lebih burupa sekadar proyek. Asal seru. Asal rame. Setiap warga mesti ambil bagian, menyumbangkan uang dan tenaga. Di tingkat Rukun Tetangga, anggaran untuk Agustusan bisa menelan puluhan juta rupiah. Dan sepertinya tidak pernah jelas. Tidak pernah tegas. Ini gawe milik siapa. Pemerintah? Rakyat? Pemerintah bersama rakyat? Jika memang gawe atau hajat bersama, berapa dana yang mesti ditanggung oleh APBN dan berapa yang dibebankan kepada rakyat melalui penarikan iuran.

Jika ada seorang-dua orang warga nggerundel karena merasa keberatan membayar sejumlah uang Agustusan yang diputuskan dalam rapat kampung, mereka akan segera ditekuk dengan pernyataan-pernyataan bahwa para pejuang kemerdekaan sudah mengorbankan jiwa dan raga. Mengapa kita keberatan untuk menyumbangkan sepuluh hingga seratus ribu rupiah? Lalu, label sebagai warga negara yang tidak cinta tanah air pun segeraa dibubuhkan. Alangkah kejam!

”Banyak pejuang kemerdekaan berkalang tanah untuk kemerdekaan ini. Lalu, apa yang sudah sampeyan berikan untuk bangsa dan negara?” Rasanya kita sering mendengar kalimat pernyataan seperti itu. Yang belum pernah kita dengar, barangkali, adalah jawaban seperti ini: ”Saya memang belum memberikan apa-apa kepada bangsa ini. Tetapi, kakek saya mati ditembak Kumpeni.” Bayangkan, betapa nyengirnya seorang petugas penarik iuran uang Agustusan jika harus kesampluk jawaban demikian. Sebagian dari kita sering tampil sok paling cinta tanah air. Itulah persoalannya.

Mungkin sudah banyak digelar pertemuan, rapat, diskusi, untuk merancang acara peringatan hari kemerdekaan (Agustusan). Tetapi, sebagaimana lazimnya dalam kehidupan yang demokratis, pada akhirnya suara terbanyaklah yang akan dijadikan keputusan. Lalu ada persoalan tersisa jika tidak ada kompromi yang alamiah antara pendukung suara terbanyak dengan kelompok lain yang aspirasinya tidak terakomodasi –mengenai jumlah iuran, mengenai bentuk serta jenis acara yang akan digelar.

Pernahkah kita berpikir, jangan-jangan sebagian di antara kita diam-diam atau terang-terangan telah menindas warga kampung lain yang lebih lemah dalam kuasa dan modal? Maka, seperti apakah kira-kira tafsir mereka atas kemerdekaan?

Lalu, kita boleh berspekulasi membaca pikiran pejabat, bahwa program peringatan hari kemerdekaan adalah sarana untuk menanamkan nilai-nilai patriotik, menanamkan rasa cinta tanah air, bla, bla!  Itu tidak salah. Tetapi, pada saat bersamaan sangat berpotensi menumbuhkan persoalan. Mengapa demikian? Jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, serta segenap sikap positif terhadap bangsa dan negara, seharusnya sudah mendarah-daging pada jiwa-raga setiap warga negara setelah mereka keluar dari bangku sekolah.

”Mencerdaskan kehidupan bangsa” adalah tugas negara yang mesti dijalankan oleh pemerintah. Itu sudah dilakukan melalui lembaga pendidikan (sekolah) yang merampas sekira separuh waktu hidup anak-anak (sisihkan waktu tidur mereka). Anak-anak itu sudah ”dirampas” kemerdekaan mereka oleh sekolah. Sudah demikian, orangtua mereka harus keluar banyak biaya pula –walau iklan-nya bilang: ”Sekolah gratis!”  Loh, kan? 

Sebaiknya Agustusan itu sebentuk ekspresi (warga), dan bukan sekolahan yang disamarkan. Maka, jika ada pejabat berpikiran bahwa Agustusan adalah sarana untuk menanamkan jiwa patriotik dan seterusnya itu, pada saat yang sama ia telah serupa jadi jubir pemerintah yang mengakui dengan sedemikian polosnya bahwa sistem pendidikan nasional kita itu gagal total.*

TINGGALKAN KOMENTAR

Bonari Nabonenar
Lahir di Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek (1964), menulis dengan bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia. Ikut menyunting tabloid berbahasa Jawa bagi remaja Bro dan Majalah Peduli yang diterbitkan untuk komunitas pekerja migran asal Indonesia di Hong Kong. Dapat dihubungi melalui: [email protected]