Berdasarkan data tahun 2015, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, menjadi urutan pertama pemasok buruh migran Indonesia. Kemudian disusul Kecamatan Dongko dan Kecamatan Durenan, sebagai urutan kedua dan ketiga. Itu data sepuluh tahun yang lalu, kalau sekarang saya tidak tahu, masih sama atau sudah berubah.
Di Watulimo sendiri, jika kita menelisik lebih lanjut, hampir di setiap rumah, ada anggota keluarga yang pernah menjadi TKI. Dan tidak cuma satu oramg, bisa dua atau tiga anggota keluarga. Bayangkan, pada setiap desa di Kecamatan Watulimo sudah menyumbang berapa juta rupiah devisa untuk negara? Hasilnya, pendapatan negara dari TKW/TKI menjadi nomor dua setelah migas.
Faktor utama pemicu melonjaknya jumlah pekerja migran adalah karena kurangnya lapangan pekerjaan di daerah dekat tempat tinggal, bisa juga disebabkan upah (berkaitan dengan UMR) yang sangat minim atau rendah. Menjadi buruh migran bukanlah cita-cita tetapi menjadi suatu pilihan sulit, terutama bagi saya. Keinginan untuk membantu ekonomi keluarga dan meningkatkan taraf hidup menjadi motivasi tersendiri, pada akhirnya mengambil pilihan ini. Suatu kebanggaan tersendiri jika kita mampu mewujudkan apa yang kita inginkan meski dengan berpeluh keringat.
Namun, sayangnya, kebanyakan masyarakat menutup mata dengan tidak mengindahkan keluhan-keluhan kami, buruh migran ini. Keluhan kecil sekali pun. Sebagian besar berpikir bahwa hidup di luar negeri itu enak: makan dikasih majikan, bisa liburan tiap minggu dan hari libur, juga selalu memiliki uang dengan jumlah banyak. Ah, itulah bayangan di masyarakat kita, khususnya di mata tetangga dan saudara-saudara sendiri. Yang mereka lupa, kami adalah buruh bukan bos yang ke luar negeri untuk pelesiran dan berfoya-foya seperti tampak di story Instagram mereka.
Tetapi faktanya di negara penempatan, para buruh migran harus beradaptasi dengan lingkungan baru, bahasa baru, budaya dan keluarga baru, yaitu keluarga majikan, yang tergantung nasib kita dipertemukan dengan bos yang baik hati, ramah tamah, suka menolong dan suka menabung, atau justru sebaliknya: sifat dan kelakuannya sudah semacam hidup para buruh di zaman fir’aun.
Saya pertama kali menjadi buruh migran tahun 2008, setelah tidak menemukan pekerjaan yang saya inginkan sejak lulus SMA tahun 2005. Tentu tidak mudah mencari pekerjaan berbekal ijazah SMA, yang lulusan S1 saja bisa jadi tukang bangunan: yang kebetulan itu adalah paman saya sendiri. Dulu beliau sempat kuliah di IKIP Surabaya. Berdasarkan cerita keluarga, kakek saya termasuk orang yang sadar pendidikan. Itu ditandai dengan anak-anaknya, yaitu ketiga paman saya, yang menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Dan, ketika tiba di masa saya, ah, sudahlah. Saya hanya bisa sekolah sampai SMA, dan tidak dapat melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi.
Sebagai seseorang yang kini berprofesi dan bergelar sebagai buruh migran Indonesia, atau bisa juga disebut pekerja migran Indonesia, atau bahkan di kalangan masyarakat kita sendiri lebih populer disebut sebagai TKW. Dari sudut pandang saya sebagai warga negara Indonesia yang kini tinggal di luar negeri, pada intinya negara kita masih sangat tertinggal dari negara-negara lain dalam banyak hal dan aspek taraf kehidupan. Seakan sila kelima Pancasila belum benar-benar menjadi seperti bunyinya, yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
