Monday
18 November 2019
Njajah Desa Milang Kori


Bias Legislatif-Eksekutif-Yudikatif dalam Bayang-bayang Demokrasi

Memupuk kebencian, hujatan dan menimpakan segala kesalahan pada pemimpin terdahulu hanya akan membuat kita terbuai meratapi masa lalu dan bisa…

Sebuah Opini dari Suripto terbit pada 27 Maret 2017 — Tag: , , , , — Artikel ini dibaca normal dalam 12 menit.

Memupuk kebencian, hujatan dan menimpakan segala kesalahan pada pemimpin terdahulu hanya akan membuat kita terbuai meratapi masa lalu dan bisa melupakan harapan masa depan. Siapapun yang menjadi pemimpin berkewajiban untuk membangkitkan semangat dan cita-cita sukses di masa depan dengan tetap mengapresiasi kebijakan positif setiap pemimpin, terlepas dari segala kekurangan-kekurangannya.

Berkaca pada kearifan seorang guru bangsa almarhum Cak Nur (Prof. Dr. Nurcholis Madjid), para pemimpin bangsa selayaknya banyak belajar kepadanya. Sedikit set back ke belakang, ketika Cak Nur dibantai habis-habisan di Taman Ismail Marzuki oleh seniornya, Daud Rasyid dan Ridwan Saidi, atas gagasannya yang dinilai kontroversial pada waktu itu. Cak Nur berhasil memberikan pelajaran terbaik yang patut kita apresiasi. Beliau tidak spontan melakukan tanggapan balik secara emosional terhadap serangan atas dirinya yang dilakukan secara emosional. Cak Nur justru menangkis semua serangan gagasan tersebut dengan penuh ketenangangan hati dan pikiran dengan membangun argumentasi yang rasional-transendental-spiritual. Semua lawan dan peserta diskusi sangat tercengang ketika Cak Nur menyitir ayat Al-Qur’an yang artinya: ”Janganlah kamu menjelek-jelekkan suatu kaum, bisa jadi yang dijelekkan itu lebih baik dari yang menjelekkan.” Etika berkomunikasi dalam berbangsa yang menjunjung tinggi semangat agree in di-sagreement, merupakan bagian penting dari kematangan dalam berdemokrasi. Ketidaksiapan berbeda pendapat yang tecermin dalam komunikasi para pejabat publik, menurut penulis, bisa dikategorikan sebagai miniatur dari kondisi demokrasi di Indonesia.

Memang demokrasi membutuhkan pencurahan tenaga, biaya, waktu, dan pikiran yang melelahkan. Lebih dari itu, demokrasi juga membutuhkan konsensus, kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan. Anarkhisme gagasan yang liar dan emosional hanya akan mencederai nilai demokrasi yang sejak awal dicita-citakan para founding fathers negeri ini. Akhir dari itu semua, apa yang kita butuhkan dari demokrasi sebenarnya adalah terciptanya stabilitas politik serta teraktualisasikannya aspirasi rakyat dalam demokrasi kesejahteraan, yakni Indonesian yang adil makmur, baldatun thoyibatun warobun ghofur.

Terlepas dari segala kekuranganya, demokrasi adalah sistem ketatanegaraan yang telah menjadi consensus nasional di Indonesia, bahkan sistem yang banyak menjadi acuan dunia.

Dalam banyak hal demokrasi bukan hanya persoalan timur-barat, utara-selatan. Ia telah menjadi peristiwa global yang memiliki elemen-elemen universal. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa demokrasi itu bersifat partikularistik. Seperti dulu di negara kita pernah mengenal demokrasi terpimpin, dalam pandangan pengamat lebih banyak terpimpinnya daripada demokrasi. Karena elemen-elemen dasar demokrasi secara universal tidak terpenuhi. Demikian halnya dengan demokrasi pancasila, lebih dominan pancasilanya dibanding demokrasinya. Demokrasi ya demokrasi , tidak bisa ditambahi dengan embel-embel lain yang justru akan menghilangkan nilai demokrasi itu sendiri. Setiap negara harus tunduk pada syarat-syarat penghormatan demokrasi. Penghormatan dan ketundukan pada demokrasi itu diletakkan dalam berbagai perjanjian bilateral dan multilateral.

Kasus krisis multidemensi yang terjadi pada suatu negara, lebih dominan sebagai akibat dari kebijakan negara tersebut yang tidak menjalankan pemerintahannya secara demokratis. Karena sebuah negara yang tidak demokratis, ia tidak bisa melakukan kontrol sosial dan politik terhadap alokasi sumber daya pembangunan. Kontrol sosial dan kontrol poltik yang tidak berjalan efektif, akan mengakibatkan alokasi sumber daya pembangunan cenderung terkonsentrasi di sekitar pusat-pusat kekuasaan. Di sinilah asal muasal terjadinya KKN yang merambah ke segala sektor pemerintahan. Apabila hal ini dibiarkan terus berlanjut, maka pejabat publik akan mengalami distrust di mata rakyat. Pada gilirannya, runtuhlah bangunan sebuah negara dengan cita-cita luhurnya untuk mewujudkan kesejahterakan rakyat.

Setidaknya, demokrasi membutuhkan dua prasyarat minimal, yakni kontestasi dan partisipasi. Kontestasi bermakna seberapa tinggi tingkat kompetisi yang terjadi antarindividu atau partai politik untuk memperebutkan jabatan-jabatan di pemerintahan tanpa daya paksa dari satu pihak pada pihak lain. Sementara partisipasi mengandung pengertian seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidiat. Dua prasyarat demokrasi di atas tampaknya telah dibuka cukup lebar, “siapa saja bisa menjadi apa saja”.

Faktanya, memang ada jabatan-jabatan politik yang diisi oleh orang yang tidak memiliki back ground politik yang telah teruji kapasitas kepemimpinanya. Artinya dari sisi ini demokrasi di Indonesia cukup maju, mampu membuka ruang kontestasi dan kompetisi kepada siapapun tanpa pandang bulu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah parpol telah melupakan tugas utamanya untuk mempersiapkan kader-kader kepemimpinan politik masa depan melalui pendidikan politik. Kontestasi ini seharusnya diletakan dalam bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan politik. Sehingga kompetisi jabatan politik harus dilakukan melalui proses yang tersetruktur, berjenjang dan berkelanjutan.

Penjelasan sederhananya misalnya: seseorang yang akan menduduki jabatan pimpinan parpol di seluruh level kepengurusan dari tingkat desa hingga pusat harus telah selesai mengikuti semua jenjang pendikan kader dan kepemimpinan. Demikian juga dengan kepemimpinan di setiap level dipastikan menjadi ajang kompetisi dari pimpinan di bawahnya. Sehingga pimpinan parpol tingkat kecamatan menjadi arena kompetisi dari pimpinan tingkat desa; tingkat kabupaten adalah ajang kompetisi dari pimpinan tingkat kecamatan, dan begitu seterusnya. Untuk menumbuhkan suasana politik yang menggairahkan kader perlu adanya pembatasan masa jabatan dan larangan double jabatan (pengurus parpol dan pejabat publik).Atas dasar ini akan terpilih seorang pemimpin dari putra-putri terbaik yang telah teruji kompetensi kepemimpinannya.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya membutuhkan perhatian dalam politik adalah kesediaan pimpinan parpol untu berkompetisi memperebutkan jabatan politik di setiap event pemilu dan meletakkan segala atribut jabatan kepartaiannya apabila terpilih. Terakhir politisi dituntut kesediaanya untuk siap kalah dan menjadi pandito, jika terlempar dari arena kompetisi politik, bukan membuka aib partainya bahkan membuat tandingan atau melompat ke partai lain. Disini kematangan dan kedewasaan politik kader dipertaruhkan dalam membangun demokrasi yang menjunjung tinggi peradaban. Para politisi perlu banyak belajar kepada Akbar Tanjung dalam hal loyalitas terhadap pilihan politiknya.

Untuk mempercepat proses demokrasi yang berkualitas, dibutuhkan adanya demokrasi meritokrasi, yaitu demokrasi yang menekankan pada pencerahan para pelaku demokrasi. Sebab, jika demokrasi dikuasai pemilih irasional atau pemilih murahan, maka yang terjadi justru merendahkan martabat demokrasi itu sendiri. Di sinilah tawaran untuk mendefinisikan pemilih cerdas layak untuk dijadikan solusi alternatif terhadap kebuntuan demokrasi yang berada di simpang jalan. Dalam pandangan penulis, yang dimaksud dengan pemilih rasional (pemilih cerdas) adalah pemilih yang dalam menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional seperti visi, misi dan program, bukan atas dasar kebutuhan pragmatis dan kedekatan emosional.

Tantangan terberat bagi demokrasi di Indonesia yang belum terselesaikan adalah bagaimana mengubah perilaku pemilih (voters behavior) irasional menjadi pemilih rasional. Sesungguhnya parpol lah pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengubah keadaan ini. Selama parpol belum menjalankan salah satu tugas utamanya, yaitu pendidikan politik, kiranya sulit kita berharap akan tercipta demokrasi meritokrasi. Selama ini penulis melihat bahwa parpol hanya melakukan mobilisasi politik menjelang pemilu, sehingga keterlibatan pemilih dalam pemilu tidak didasari atas kesadaran politik untuk melakukan perubahan. Pemilu hanya berhasil mengantarkan proses demokrasi prosedural dan gagal mewujudkan demokrasi substansial berupa welfare state yang membawa kemakmuran bagi rakyat.

Perjuangan demokrasi memang sangat melelahkan. Di tengah-tengah masyarakat yang telanjur terpolarisasi pemikiran pragmatismenya dengan serba instan. Semua orang menghendaki serba cepat tanpa mau bersusah payah melalui tahapan-tahapan tertentu. Ibarat memanjat sebuah tangga, mestinya mengikuti dari tiap tahap demi tahap, tangga pertama, kedua, ketiga hingga tangga terakhir, agar mengetahui sejarah panjang perjuangan untuk meraih kemenangan. Banyak orang sukses menaiki tangga langsung ke tingkat atas, akhirnya jatuh dan tertimpa tangga secara menyakitkan. Demikian halnya dengan perjuangan demokrasi meritokrasi, membutuhkan keuletan, kesadaran, dan ketabahan semua pihak. Politik dan demokrasi bukanlah akhir dari tujuan, ia hanya sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan. Pesimisme berlebihan terhadap demokrasi akan menumpulkan optimisme yang larut pada romantisme, pragmatism dan hedonisme. Itulah penyakit kronis berbahaya yang menjadikan bangsa kita tidak berani mengatakan kebenaran maupun mengemukakan permasalahan sebenarnya.

Pengelolaan negara bukanlah ajang uji coba dan latihan dengan membandingkan antara satu pemimpin dengan pemimpin lainnya. Setiap periode kepemimpinan memiliki potensi, kendala dan tantangan yang berbeda baik faktor sosial-politik kekinian dan kedisinian maupun faktor leadership yang melekat pada diri seorang pemimpin. Perbedaan ekspresi dan artikulasi tantangan masa depan tidak cukup diselesaikan dengan bernostalgia ke masa lalu ala sopir truck, “Isik penak jamanku, ta”. Maka, selaku anak bangsa yang masih memiliki harapan masa depan tidak sepantasnya kita diliputi pesimisme yang penuh tanda tanya. Masa depan Indonesia ditentukan hari ini, bukan kemarin, karena jarum jam sejarah tidak pernah bisa diputar kembali. Several years ago will be will be and a view minute ago was going out. It’s never come back. Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan SBY adalah bagian dari sejarah kepemimpinan Indonesia masa lalu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sedangkan pemimpin Indonesia saat ini adalah Joko Widodo bukan Soeharto atau yang lain. Tugas kita adalah mengukir sejarah dengan memberikan kontribusi terbaik bagi masa depan anak cucu kita.

Ketidakcermatan dalam menentukan kebijakan politik di tengah-tengah iklim demokrasi yang penuh dengan ketidakpastian, bisa jadi mengantarkan Indonesia jatuh pada tempat kemungkinan seperti yang menjadi harapan dan kekhawatiran Skenario Indonesia Masa Depan. Pertama, Indonesia di masa depan bisa jadi akan “berada di ujung tanduk”. Yaitu skenario masa depan Indonesia yang mengombinasikan varian sistem pemerintahan otoriter dengan orientasi kebijakan ekonomi yang pro pertumbuhan. Kedua, masa depan Indonesia seperti “masuk ke rahang buaya”, yakni sebuah tata pemerintahan yang mencoba untuk mengombinasikan varian sistem pemerintahan otoriter dengan orientasi kebijakan ekonomi pro pemerataan. Ketiga, Indonesia bagaikan “mengayuh biduk retak”. Artinya Indonesia dibangun atas dasar perpaduan antara varian sistem pemerintahan demokratis dengan orientasi kebijakan ekonomi pro pertumbuhan. Sedangkan ke empat adalah Indonesian akan berada dalam posisi “lambat tapi selamat”. Pilihan ini menempatkan pada pengelolaan pemerintahan Indonesia dengan mengombinasikan antara pemerintahan demokratis dengan orientasi kebijakan ekonomi pro pemerataan.

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan beberapa negara pilihan pertama, kedua dan ketiga nampaknya tidak dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara sejahtera. Satu-satunya pilihan tepat di antara keempat sekenario tersebut yang bisa menjanjikan masa depan Indonesia hanya skenario keempat. Tetapi budaya masyarakat yang telanjur dihinggapi pragmatisme politik dan serba instan merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan khusus.

Kondisi seperti ini, nampaknya perlu segera diformulasikan fiqhu siyasah dalam bentuk zakat politik. Gagasan tersebut, saya kira layak direnungkan. Karena pragmatisme politik yang transaksional tidak memberikan ruang bagi politisi yang hanya berbekal leadership, visi, misi dan program. Di sini kemapanan otoritas ulama masa lampau yang terkungkung pada masalah teologi dan fiqh perlu digugat. Cengkeraman diskursus skolastik yang mengakibatkan umat Islam terjebak dalam kebekuan dogma teologi dan fiqh ulama masa lalu mengakibatkan al-Qur’an kehilangan konteks dan relevansi historisnya. Sehingga studi keislaman hadir terbatas dalam paket-paket kajian teologi dan fiqh yang cenderung dianggap final, tanpa memasukkan kajian politik dan ketatanegaraan sama sekali. Gagasan fiqhu siyasyah yang selama ini lepas dari discourse ulama bahkan partai politik yang mengatasnamakan partai Islam sekalipun, sangat mendesak untuk segera diformulasikan. Karena hadirnya Islam sebagai sebuah agama pada hakikatnya adalah sebagai bentuk jawaban atas problem kemanusiaan universal.

Discourse terhadap masalah tersebut menjadi sangat menarik dengan tumbuh berkembangnya demokrasi yang di satu sisi memberikan harapan bagi bangsa Indonesia. Namun di sisi lain seiring dinamika peradaban manusia yang semakin kompleks, justru memberikan penegasan apa yang telah disinyalir para pemikir Durkheimian bahwa dunia akan dipenuhi dengan berbagai konflik dan tatanan yang tidak harmonis. Konflik antar-elit politik maupun perseteruan antar-lembaga negara adalah salah satu contoh betapa rentannya praktik demokrasi yang masih sarat dengan muatan conflict of interest. Fitrah manusia sebagai zon politicon (makhluk politik) seringkali menghalalkan segala cara dalam meraih ambisi politiknya. Kecenderungan inilah perlu diantisipasi sedemikian rupa agar tidak terjadi politik anti klimak dalam meraih ambisi politik. Di tengah-tengan kontestasi politik yang tidak sehat dan didukung dengan perkembangan sosial media yang terbuka dan massif, propaganda politik bisa tersebar secara bebas. Sehingga politik bisa dimanfaatkan sebagai alat yang absah untuk memfitnah dan menuding tanpa dasar. Politik juga bisa menjadi arena untuk merusak identitas dan entitas warga lain secara lebih terbuka. Tentu saja ini sangat membahayakan demokrasi yang bisa menimbulkan partisipasi tidak bertanggung jawab dalam bentuk anarkhisme verbal hingga anarkhisme fisik.

Menurut March Hooge bahwa proses politik membutuhkan kecakapan politik (political efficacy) dan kepercayaan politik (political trust). Secara praktis, kecakapan politik mutlak diperlukan, bahwa gerak-gerik politik dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak. Sedangkan kepercayaan politik dibutuhkan untuk meneguhkan komitmen seseorang terhadap pikiran, ucapan dan tindakannya.

Pada ranah pengabdian inilah kekuatan CSO dapat mengambil peran sebagai aktor, bukan penonton. Episode drama politik tanpa skrip membutuhkan aktor berbakat yang memiliki visi jauh ke depan. Kesiapan seluruh elemen CSO menjemput perubahan di masa depan memerlukan bekal kepemimpinan melalui pola kaderisasi yang inklusif, penuh benturan dan konflik pemikiran di alam bebas. Karena gerak perubahan perlu adanya kebebasan, maka dibutuhan aktor perubahan yang terbiasa luwes dan tidak kaku. Sistem kaderisasi kepemimpinan yang tertutup, parsial, kaku, mekanik dan formal cenderung menjadi rutinitas yang hanya menghasilkan kader yang eksklusif dan mempertahankan status quo. Dalam pentas pengabdiannya, mentalitas kader semacam ini mudah terlilit sindrom narcicus (kesombongan diri). Berjuang mengatasnamakan rakyat dengan kesombongan dirinya untuk mewakili generasinya.

Sementara pada saat yang sama kader model ini juga dihinggapi sindrom minder complex, yaitu sikap minder apabila mengahadapi tantangan dari luar kelompoknya. Padahal gerak perubahan melalui jalan demokrasi adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan yang ada, bukan sekadar perjuangan untuk kebebasan kolektif. Formulasinya sangat tergantung pada proses transformasi budaya di dalam masyarakat. Jihad kebangsaan yang wajib kita lakukan adalah mendorong terbentuknya tatanan masyarakat baru Indonesia. Tatanan masyarakat baru yang relatif egaliter, demokratik, non konformik dan kritis terhadap segala bentuk kekuasaan yang anti keadilan, anti kebenaran dan anti intelektual.

TINGGALKAN KOMENTAR

Laman: 1 2