Mutu Pendidikan dan Kesejahteraan Guru
Dalam sebuah diskusi kecil yang bertemakan “Pendidikan untuk Siapa?”, salah seorang pembicara berandai-andai dengan kemungkinan negara untuk mampu memfasilitasi pendidikan dasar sampai perguruan tinggi gratis. Seorang peserta dengan terbahak-bahak berucap: “Kita tidak usah mimpi bahwa bangsa kita otaknya semua berlebih; alias IQ-nya tinggi semua. Lagi pula, lantas siapa yang mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar yang tersebar dalam kehidupan ini. Belum lagi, negara mana yang mampu memfasilitasi ide konyol seperti itu. Tolong tuan-tuan yang sok akademis itu bertanya kepada tuannya yang ada di Amerika Serikat, Inggris atau Jerman. Mampukah negara yang Anda kiblat-i itu memfasilitasi keinginan seperti itu ?”
Meski terkesan kasar, rasanya logis juga. Sulit untuk bisa dipahami apabila dalam satu kantor kecamatan semua pegawainya adalah sarjana dengan ruang kepangkatan minimum III a. Untuk apa sebuah pekerjaan “juru” yang mestinya bisa dikerjakan oleh lulusan sekolah menengah harus dikerjakan oleh seorang sarjana? Untuk apa pula pekerjaan administrasi ringan yang sesungguhnya bisa dikerjakan oleh anak lulusan SMK harus dikerjakan oleh seorang sarjana? Bukankah ini akan melahirkan in-efisiensi masal yang melahirkan pemborosan APBN yang dampaknya akan terpulang kembali kepada rakyat sebagai penanggung beban akhir ?
Hal ini, yang sesungguhnya ingin saya analogikan dengan kondisi dunia pendidikan kita dewasa ini. Dengan sistem “kepangkatan terbuka” pada sistem kepegawaian kita dewasa ini, “S-1”nisasi guru SD, meski tujuan idealnya sangat bagus, realitasnya dalam masyarakat umum sangat terbaca sekali, bernuansa kepada peningkatan pendapatan semata daripada peningkatan mutu pendidiknya itu sendiri. Bukankah peningkatan kemampuan profesi bisa dilakukan dengan pendidikan kedinasan non-gelar? Sementara perbaikan kesejahteraan toh bisa dilakukan dengan banyak cara tanpa harus menghancurkan sistem birokrasi.
Memang target anggaran 20% untuk pendidikan dalam APBN itu amanah konstitusi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah anggaran pendidikan itu identik dengan pendapatan guru, “gaji guru”, saja? Tentu saja tidak! Karena untuk berjalannya proses pendidikan terdapat sederet panjang pos anggaran yang termasuk di dalamnya adalah kesejahteraan guru itu sendiri. Memang peningkatan kesejahteraan guru penting, bahkan sangat penting. Tetapi harus pula diingat, bukan satu-satunya persoalan di dalam menangani merosotnya mutu pendidikan kita.
Dengan berpendapat demikian, tentu ada yang ber-ujar bahwa saya menentang peningkatan kesejahteraan guru. Sama sekali keliru! Tidak tebersit dalam pemikiran untuk menghalangi atau menentang peningkatan kesejahteraan pegawai, terlebih lagi guru. Tetapi saya hanya ingin mengajak sedikit berpikir jernih. Kenapa kita selalu saja tidak bosan dan malu menjadikan pendapatan guru sebagai kambing hitam persoalan mutu pendidikan.
Kita seolah tidak bisa lagi membedakan antara kenaikkan tarif parkir yang katanya untuk peningkatan mutu pelayanan dengan kenaikkan pendapatan guru sebagai jaminan akan terjadinya peningkatan kualitas pendidikan. Dalam logika seperti ini, kita sepertinya dipaksa oleh sebuah keharusan akali bahwa hanya dengan meningkatan tarif atau pendapatan sajalah peningkatan mutu atau kualitas pelayanan termasuk di dalamnya mutu pendidikan bisa dicapai. Dengan peningkatan pendapatan guru, seolah-olah kualitas pendidikan akan meningkat secara otomatis. Bukankah perubahan sistem kebijakan peningkatan kesejahteraan guru telah berkali-kali dilakukan oleh pemerintah sejak guru menjadi pembuka penerima peningkatan gaji pegawai negeri (sebesar 9x gaji) pada masa periode awal pemerintahan Orde Baru sampai dengan aturan kenaikan pangkat yang lebih cepat dari Pegawai Negeri yang lain belum juga mampu meningkatkan kualitas pendidikan kita? Kenapa dengan melihat pengalaman seperti ini kita tidak pernah berpikir bahwa ada faktor lain yang lebih dominan dan lebih berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan mutu pendidikan kita, selain peningkatan pendapatan?
Kesejahteraan rakyat bukan saja untuk guru, perlu kiranya terus diperjuangkan oleh siapapun pemegang kebijakan di negeri ini. Tetapi akan celakalah kita apabila hanya melihat persoalan pendapatan menjadi satu-satunya sumber kemerosotan dari mutu pelayanan birokrasi, termasuk di dalamnya mutu pendidikan sebagai akibatnya.
