Sekolah gratis dan Isu politik ?
Isu “sekolah gratis” memang sering mengemuka menjadi isu politik yang paling laris dalam khasanah perpolitikan nasional.
Ada beberapa pejabat baru dari daerah yang memang karena sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya tinggi mampu merealisasikan isu kampanye “sekolah gratis” ini dalam program pembangunan daerahnya, baik dalam program wajib belajar 9 tahun maupun sampai pada tingkat lanjutan atas (SMU). Hanya saja karena persoalan pendidikan bukanlah satu aspek yang berdiri sendiri, maka dalam praktik lapangannya sering tidak seiring dengan target anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah bersangkutan.
Karenanya, keberadaan Komite Sekolah sebagai pengganti persatuan orangtua murid dalam membantu sistem pengelolaan pendidikan pun menjadi penting. Meski, harus pula tetap mendapatkan perhatian serius.
Hal ini terjadi karena badan ini dalam kenyataannya sering justru tampil sebagai alat justifikasi bagi munculnya berbagai pungutan terhadap siswa yang kadang jumlahnya justru menjadikan beban berat orang tua murid.
Keberadaan mereka (wali murid) yang secara sosial berada pada lapis atas pada struktur kepengurusan badan ini sering melahirkan “ketidak-pekaan” terhadap persoalan pembiayaan yang justru selama ini banyak menjadi problem utama orangtua murid. Kolusi antara pihak sekolah dengan kepengurusan badan ini untuk meng-goal-kan berbagai rencana anggaran pun sering tidak terhindarkan. Kondisi seperti ini tentu saja secara implikatif membuat biaya pendidikan menjadi mahal. Dan, sekolah pun menjadi semakin tertutup bagi calon-calon siswa yang berasal dari masyarakat ekonomi kurang mampu.
Kondisi seperti ini sudah tentu harus segera dicermati secara serius oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menjaga agar pendidikan nasional kita tetap ideal.
Keberadaan komite sekolah sebagai sebuah sistem pelibatan orangtua murid (keluarga) dalam proses pendidikan anak sangat penting. Hanya saja pengawasan terhadap praktik penyimpangan terhadap tujuan idealnya pun harus tetap dilakukan. Sehingga mutu peningkatan pendidikan benar-benar terjadi, bukan eksklusivisme pendidikan yang berdampak pada kapitalisasi pendidikan. Di mana terjadi penggusuran calon siswa dari golongan ekonomi tidak mampu, yang kerap tidak terelakkan.
Heterogenitas siswa baik secara kultural maupun sosial di dalam setiap sekolah harus terus didorong keberadaannya di dalam sistem pendidikan kita. Hal ini penting, karena di samping akan memacu tumbuh kembangnya kepekaan sosial anak didik, kondisi seperti ini akan membiasakan siswa untuk menerima pluralitas atau kebhinekaan sebagai sebuah realitas dalam kehidupan bermasyarakat (bernegara).
