Problema Pendidikan dalam Masyarakat Pedesaan
Tidak semua desa di negara ini bisa digolongkan sebagai desa miskin. Namun, harus pula kita akui bahwa sebagian besar dari desa-desa tani dan nelayan di negeri ini masih hidup dalam kondisi kemiskinan.
Memang tidak sedikit di antara mereka ada yang bisa mengenyam pendidikan sampai di perguruan tinggi. Hanya saja, umumnya mereka berasal dari golongan kaya. Apakah itu pedagang/juragan atau pejabat desa. Karenanya, bagi mereka yang tergolong lapis ini saya tidak memberikan perhatian khusus.
Yang menjadi pusat sorotan saya adalah bagaimana anak-anak cerdas di desa (di seluruh negeri) tanpa mempedulikan darimana berasal; dari keluarga miskin atau kaya tidak boleh tersia-siakan. Mereka harus memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi, tentu saja melalui seleksi kemampuan (IQ) yang bisa dilakukan oleh sebuah tim seleksi yang bersifat independen di bawah pengawasan Departeman Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan urutan tingkat kecerdasan anak untuk keterkaitannya dengan kesempatan pendidikan atas tanggungan negara.
Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan baik Daerah maupun Pusat, pemerintah bisa menentukan berapa jumlah anak dari setiap desa yang akan diberi kesempatan sekolah atas tanggungan negara, alias “gratis”.
Namun, bisa juga beban pendidikan tidak ditanggung oleh negara, melainkan dengan pinjaman atas jaminan negara, yang di bayar pelunasannya dengan potongan gaji setelah yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan. Jadi biaya pendidikan bukan menjadi tanggungan orangtua. Melainkan anak didik sendiri. Ini sangat penting, mengingat problem utama dari persoalan ini adalah kondisi sosial ekonomi orangtua (keluarga).
Dengan langkah seperti ini, pemerataan pendidikan sebagai bagian dari intelektualisasi cara berpikir di pedesaan bisa berjalan serempak di seluruh negeri tanpa harus membebani negara secara berlebihan. Demikian juga, seperti di atas, sudah saya ungkapkan bahwa tidak semua orang harus berpendidikan tinggi (sarjana). Hanya saja, bagaimana sistem karier di negeri ini akan mampu memberikan peluang yang seimbang antara mereka yang berpendidikan formal tinggi dengan yang berkemampuan melalui pengalaman, mampu menguasai bidang pekerjaannya (profesional)?
Dari uraian pendek di atas kita bisa melihat bahwa persoalan pendidikan bukanlah persoalan sederhana, terlebih hanya dengan meng-idiomatik-an dengan kesejahteraan guru, seperti yang selama ini banyak dipikirkan orang. Hal ini penting untuk kita pahami. Karena dengan mentolerir apa yang banyak dilakukan oleh organisasi guru selama dekade terakhir ini dalam mengusahakan peningkatan pendapatannya, sama halnya kita membiarkan guru terjebak dalam kerangka berpikir kelas yang sesungguhnya hanya untuk kepentingan kelompok profesinya saja. Bukan untuk pendidikan ! Namun, ini tidak berarti persoalan kesejahteraan guru tidak penting.
Menangani persoalan pendidikan musti dilakukan secara menyeluruh (holistik) yang dalam sistem kenegaraan harus dilakukan secara inter-departemental. Demikian pula, memikirkan perbaikkan pendapatan guru harus pula menjadi satu kesatuan dengan birokrasi. Perbaikan pendapatan birokrasi (pegawai pemerintah) juga harus mempertimbangkan bagaimana keseimbangan pendapatan antara sektor birokrasi dengan sektor swasta. Ini kalau kita mau bicara kesejahteraan rakyat!
Apa yang saya sampaikan di atas hanyalah salah satu cara atau contoh dari sekian banyak cara yang bisa dibongkar dari realitas kehidupan kebangsaan kita dewasa ini terkait dengan kesempatan berpendidikan bagi setiap warga negaranya. Semoga Warjo-Warjo dan Tukidi-Tukidi yang tersebar di seluruh negeri ini segera terputus dari rantai sistemik keterhisapan dan pemiskinan longitudinal.
