Monday
9 December 2019
Njajah Desa Milang Kori


Pamflet untuk Mas Ipin, Bupati Termuda Se-Indonesia

Muda bukan penghalang untuk mencapai karier setinggi-tingginya. Justru usia muda seharusnya menjadi masa untuk merajut mimpi besar demi kepentingan umat….

Sebuah Opini dari Trigus D. Susilo terbit pada 30 Juni 2019 — Tag: , , , — Artikel ini dibaca normal dalam 5 menit.

Muda bukan penghalang untuk mencapai karier setinggi-tingginya. Justru usia muda seharusnya menjadi masa untuk merajut mimpi besar demi kepentingan umat. Seperti yang telah dicapai oleh Muchamad Nur Arifin. Di usia 28 tahun, ia telah mencapai strata tertinggi pucuk pimpinan di Trenggalek. Meski ini juga harus digaris-bawahi, bahwa tak cuma modal usia muda untuk mejadi seperti Mas Ipin, yang dibutuhkan juga adalah kaya, lagi cerdas mengambil peluang.

Maka, sebagai masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan Trenggalek, saya niatkan menulis pamflet ini. Dan, supaya orang lain dapat membaca, mengaminkan atau bahkan menolak isinya, bisa juga jadikan sebagai surat terbuka. Karena sebagai pejabat publik, bupati sangat bisa mendapatkan masukan dari masyarakat, dan karena ini untuk kepentingan publik, maka publik boleh tahu isi surat terbuka ini.

Pak Bupati yang terhormat…

Sebelum menuju pada inti yang hendak saya tuangkan dalam pamflet ini, mohon kiranya menerima ucapan selamat saya atas dilantiknya Panjenengan menjadi bupati Trenggalek, melanjutkan masa kepemimpinan 2016-2021. Meski tak elok menyebut bahwa itu adalah sisa jabatan dari bupati sebelumnya, namun itu adalah hak Anda.

Sebagaimana yang kita (masyarakat Trenggalek) ketahui bersama, bahwa Panjenengan adalah satu paket (bupati dan wakil bupati) dengan Mas Emil, namun dikarenakan Mas Emil mengejar jabatan yang lebih tinggi terpilih menjadi wakil gubernur, ia tidak sampai tuntas mengemban amanat masyarakat Trenggalek, dan pada akhirnya, Mas Ipin-lah yang bertugas menjalankan amanat rakyat dengan menggantikannya sebagai bupati.

Segala “drama” yang pernah terjadi kemarin, setidaknya menjadi pengalaman kita bersama, bahwa politik memang tidak pernah menetap pada satu keyakinan, kecuali keyakinan atas tujuan kekuasaan. Dan lagi, kendati silih bergantinya bupati di Trenggalek, kami sebagai masyarakat, akan tetap baik-baik saja. Hanya, mohon untuk lebih mengerti, bahwa amanat yang kami (masyarakat) berikan melalui piilkada kemarin, bukan sekadar amanat dalam agenda seremonial (pilkada). Kami memilih karena kami kepincut atas ide dan gagasan untuk membawa Trenggalek lebih baik, itu dulu saat visi-misi dibacakan dalam debat kandidat.

Perjalanan karier Anda menjad bupati kiranya hanya sampai tahun 2021, namun, meski sehari, seminggu, sebulan dan bahkan setahun, jika itu berkenaan dengan amanat rakyat, mestinya tidak boleh diabaikan begitu saja. Saya yakin, Panjenengan punya integritas dalam membawa masyarakat Trenggalek menuju kesejahteraan melalui jalur politik.

Dan kami yakin, integritas tersebut tidak akan Panjengan gunakan untuk sekadar mengejar jabatan yang lebih tinggi atau berganti haluan sebelum masa jabatan habis. Karena sebenarnya, politik bukan sekadar menggapai kekuasaan, yang lebih penting dari itu, ada nilai kemanusiaan yang harus dijaga dan diperjuangkan melalui etika-etika politik yang beradab.

Dalam pamflet ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bertujuan untuk mengalamatkan harapan pribadi kepada orang yang tepat, juga sebagai bentuk aduan dari apa yang kami rasakan selama ini. Ada pun pesan ini lahir dari pribadi saya sendiri, namun jika ada orang lain yang sependapat dengan isinya, maka saya anggap tulisan ini hadir dari warga masyarakat yang merasa terwakili. Inilah pesan yang hendak kami sampaikan.

Perbaiki Sikap Ego Sektoral antar-OPD

Kata ini sejak 2010 kerap muncul dalam perdiskusian kawan-kawan NGO Trenggalek, misalnya di LPPM PAMA. Saya mendengar cerita sekaligus mengalami sendiri soal yang saya maksud dengan ego sektoral ini. Istilah yang menggambarkan mengenai ketidaksinergian antar-OPD yang tupoksinya saling berkaitan. Ambil contoh, dinas yang menaungi UMKM. Sejak 2010 lalu sampai sekarang, tidak ada blue print atau modul yang menjadi kesepakatan bersama membawa UMKM menjadi lebih berdaya.

Selama ini UMKM dikembangkan dengan metode sporadis, sesuai isu yang berkembang serta tidak berjalan pada model pengembangan yang terintegritas dan terintegrasi. Masing-masing OPD yang berkaitan langsung dengan UMKM membina dan memelihara mereka dengan metode-metode yang tak saling mendukung satu sama lain.

Rule metode pemberdayaan seharusnya saling support dan ada penilaian khusus bagi pelaku usaha sehingga dapat menuntaskan persoalan mendasar, misalnya menentukan mana UMKM yang sudah dilatih marketing (misalnya) dan mana yang belum. Jika ini terus dibiarkan maka akan terjadi penumpukan pengetahuan serta peran serta UMKM.

Di banyak temuan, ada beberapa pelaku usaha yang akhirnya menjadi langganan pelatihan. Tentu saja hal ini tidak dapat memberi kesempatan bagi yang lain. Jika memang pemerintah berniat, seharusnya sekarang sudah ada database UMKM yang bisa dimanfaatkan bersama oleh OPD. Bukan setiap OPD membuat data sendiri-sendiri dan memaksa UMKM hanya berganti baju ketika ada pelatihan.

Contoh lain ketidaksingkronan antar-dinas ini bisa dilihat pada kasus, yang mungkin bisa saya sebutkan di sini.

Beberapa waktu lalu, bahkan terjadi setiap tahun sekali, Trenggalek selalu menjadi langganan banjir. Sepatutnya jika hal demikian menjadi rutinitas tentu harus diperlakukan secara masif. Tidak lucu rasanya jika saat terjadi banjir atau bencana lainnya, kita masih merasa belepotan bahkan kerepotan untuk mengatasinya.

Mengatasi bencana tentu bukan tanggung jawab satu dua dinas, karena ada beberapa dinas yang perlu untuk terjun langsung ikut menanggulangi. Maka kerja sama antar-dinas melalui komunikasi yang baik guna mengatasi persoalan tepat sasaran adalah satu-satunya jalan. BPBD sebagai korp milik daerah yang berfungsi sebagai koordinator kebencanaan tentu bisa dijadikan sebagai data center yang bisa diakses oleh semua pihak ketika terjadi bencana. Bukan malah setiap dinas terkait memiliki cara sendiri-sendiri untuk mengatasi bencana, plus dengan penyakit narsisme yang kerap dimunculkan ke masyarakat ketimbang memunculkan nilai subtansi dari keberadaan mereka.

Ego sektoral pada kedinasan sering ditunjukkan dengan sikap bermanis-manis di depan tapi sering berbenturan ketika di belakang. Sebenarnya bukan ini yang masyarakat inginkan, melainkan pertunjukan kerja sama dan saling dukung antar-dinas sehingga terjadi sinergi yang baik. Bagi kami, tidak bertemu dengan pejabat pemerintah tidak menjadi masalah, hanya saja, tidak merasakan adanya kebijakan mereka pada kehidupan masyarakat adalah segersang-gersangnya rasa pada kehidupan berbangsa. Tentu kami tidak mau jika kita sebagai masyarakat tidak yakin lagi dengam adanya pejabat pemerintah.

Jangan Ekplotasi Alam Trenggalek Hanya untuk Mengeruk Keuntungan

PAD terbesar Trenggalek salah satunya dari sektor wisata. Ini adalah anugerah yang tiada terkira. Trenggalek tak perlu impor air guna membuat laut, pun juga tidak perlu menyewa bor tanah untuk melubangi bebatuan karst. Trenggalek punya laut, goa, gunung, hutan dan tentu peradaban.

Wisatawan yang datang ke Trenggalek jumlahnya tidak terkira, plus mereka tidak sekadar datang, kencing, berak tanpa mengeluarkan uang. Ada pos-pos tiket yang dipasang oleh pemerintah di setiap ruas jalan menuju tempat wisata. Wisatawan membayar dan kabupaten dapat uang, impas. Lantas yang menjadi pertanyaan, tidak-kah itu cukup?

Kalau PAD masih terlalu rendah, bukan tempat wisatanya yang salah, melainkan pengelolanya. Pemerintah melakukan apa terhadap alam Trenggalek sehingga menjadi lebih menarik. Bukankah hampir tidak ada? Jangan anggap membuat jalan aspal yang mulus adalah sebuah upaya untuk memajukan wisata. Tidak begitu, jalan itu dilalui secara multiguna dan tidak melulu ke tempat wisata.

Saya menilai bahwa selama ini yang dilakukan pemerintah terhadap “alam” Trenggalek masih sebatas mengekploitasi, belum sampai pada tahap pengembangan. Semisal Trenggalek tak punya laut, apakah nalar pemerintah (khususnya dinas pariwisata) bisa berkembang untuk mendapatkan PAD? Atau sambil mereka ongkang-ongkang di kursi putarnya uang langsung datang pada mereka? Tentu tidak, Gusti Alloh terlalu baik terhadap Trenggalek dengan menyediakan destinas wisata yang luar biasa. Dan dari tahun ke tahun, wajahnya semakin muram.

Alam di Trenggalek adalah tabungan bagi masyarakat Trenggalek. Di sana tersimpan makanan dan minuman yang kerap dimanfaatkan oleh warganya. Bagusnya lagi, masyarakat Trenggalek yang bersebelahan dengan hutan cukup cerdas untuk memanfaatkan lahan guna memenuhi kebutuhan diri dan orang lain. Hanya saja, masyarakat kita memang tidak butuh bentuk pengakuan atas upaya yang telah mereka lakukan. Kalau pun tidak ada labeling terhadap durio foresty, mereka tidak pateken alias tidak berpengaruh apa-apa terhadap kehidupan mereka. Namun mereka tahu bahwa pemimpin mereka memang butuh sesuatu yang bisa menaikkan rating guna keberlanjutan karier politik.

Yang mereka butuhkan adalah jaminan hak kelola lahan serta jaminan harga hasil pertanian yang tidak monyah-manyih. Jika ini bisa dipastikan dengan baik, tentu produktivitas pertanian akan semakin meningkat, petani memang harus dikembalikan kepada tanahnya, dan nelayan harus tetap berlayar di laut lepas. Sesungguhnya, tanpa tambang dan tanpa pelabuhan perintis, masyarakat Trenggalek tetap baik-baik saja. Jika pun memang ada pengembangan yang harus diupayakan guna memoncerkan nama sebagai pejabat berprestasi, mbok yao tidak dengan mengganggu masyarakat kita yang sudah sejak lama menata diri dalam tradisi dan kebudayaan yang mereka ciptakan.Mungkin hanya itu yang bisa saya tuliskan saat ini, mengingat, tulisan panjang saat ini tidak terlalu diminati. Kami sebagai masyarakat Trenggalek, untuk 1 hingga 2 tahun ke depan, menaruh harap terhadap kepemimpinan Mas Ipin. Semoga harapan ini dapat didengarkan dan dipertimbangkan.

TINGGALKAN KOMENTAR