Kira-kira dahulu apa yang ada di benak para pembawa bambu runcing? Apakah mereka turun ke gelanggang perang melawan penjajah hendak membela tanah airnya, atau semata ingin menerima upah atas upayanya tersebut? Kalau memang mereka mau mengorbankan nyawa dewi seperak dua perak uang, maka pupus sudah segala bentuk kecintaan kita bagi para pejuang kemerdekaan. Lha bagaimana to cah, bagaimanapun juga sampai detik ini alam bawah sadar saya menyatakan bahwa perjuangan mereka demi mempertahankan tanah kelahiran. Kalau cuma sekadar karena upah, jancok, itu remeh sekali.
Tapi tunggu dulu, apa iya segala hal yang dilakukan manusia demi upah itu adalah perilaku non heroik? Ya saya rasa tidak, karena dewasa ini, dalih jer basuki mawa bea sudah menjadi kata kunci wajib bagi sebagian besar golongan umat, bahwa setiap tujuan untuk memperoleh sesuatu selalu ada biaya yang dibutuhkan. Ungkapan ini cukup menginspirasi dan mendarah daging bagi setiap insan, terutama menjelang Pilkada seperti saat ini. Seperti yang diketahui penulis ketika sambang warung kopi dan berbicara gayeng dengan beberapa orang, katanya “Wistalah, yang dipilih ya yang ada duite. Kalau ndak ada, ya buat apa dipilih” Jreng jreng.
Lalu argumentasi orang-orang tersebut di kemudian hari dikuatkan oleh salah satu sesepuh nggalek.co, Mas Bonari. Ia bercerita tentang degradasi sense of belonging (rodok kemenggres ya, cah) terhadap hal-hal di sekitar kita. Contohnya, ia bertutur tentang sikap-sikap orang dahulu terhadap objek-objek di sekitarnya. Masyarakat dengan tulus turut memikirkan sekolah yang atapnya sudah reot kemudian menggelar gotong-royong. Jika mereka mendapati got air yang sudah mampet lantas warga bersikap peduli dengan cara gerakan memperbaiki selokan-selokan yang tersumbat. Bahkan, jika misalnya ada warga yang sambatan membangun rumah, dan kebetulan ada tetangga yang tidak diberi kabar, ia bisa marah kepada yang punya kajat, meskipun pada akhirnya rewang-rewang.
Cerita lain soal sense of belonging (rasa memiliki) juga dituturkan oleh Kang Yoyok, pemuda warga Desa Slawe. Ia sering mendapati masyarakat yang enggan membuang sampah di tempat yang tersedia dan sekenanya melempar sampah yang ia bawa. Meski tidak masuk bak sampah mareka tetap berlalu. Ketika Kang Yoyok menanyai warga tersebut, ia menjawab “La wong wes enek petugase dewe, kok”. Hemalah kok yo wes koyo ngene.
Tutur-tutur tersebut setidaknya memberikan gambaran kepada saya bahwa saat ini ada semacam garis-garis kotak tak kasat mata yang mereduksi rasa simpati dan empati kepada objek tertentu dan diarahkan pada siapa yang telah menerima upah. Atau dalam bahasa lain, kepada yang sudah ditugaskan untuk itu.
Padahal meski pandangan semacam ini tidak salah, namun tidak senemen itu mestinya. Memang ada tugas-tugas yang diemban oleh petugas tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, yang tidak memiliki kewenangan. Namun ada pula tugas-tugas tertentu yang dapat dilakukan oleh semua orang, misalnya tentang membuang sampah, menjaga kebersihan atau menjaga lingkungan, semua orang tentunya bisa. Kecuali seperti tugas-tugas kepala dinas, bupati atau DPR, ndak reken semua orang bisa. Kamu mestinya bisa membuang sampah di tempatnya, tapi kamu tidak mungkin bisa melakukan tugas-tugas DPR, iya to?
Apa yang bukan menjadi tugasnya tidak mau melakukan, dan apabila tidak ada uangnya tidak mau melakukan juga, ini adalah gambaran tepat yang bisa dialamatkan pada diri kita masing-masing. Jangan berkata tidak cah, la wong penulis sendiri kadang seperti itu.
Ini adalah imbas dari sikap-sikap masyarakat selama ini yang kemudian menjadi kultur masyarakat. Apa mbok reken gelem ketika Bawaslu dan pengawas berkali-kali menyampaikan jangan money politik kepada masyarakat, atau misalnya KPU dan bawahannya menyuarakan jangan golput, gunakan hak pilihmu, kalau misalnya tidak ada bayaran yang diterima? Mengko disek, semua hal butuh bayaran setimpal dari apa yang telah dilakukan.
Apalagi bagi para tim sukses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini. Apa dikira mereka mau ngglibet di posko-posko kemenangan atau sekadar cluluk di hadapan para calon-calon bupati dan wakilnya kalau tidak ada yang diharapkan. Ndak mungkin rela sayang, karena kita sudah dilatih dan dididik semenjak dini dengan istilah Jer basuki mawa bea yang telah dipeyorasikan (perubahan makna pada suatu kata, di mana makna yang telah mengalami perubahan tersebut menjadi lebih buruk, kasar).
Atau jika ada yang tidak senang dilabeli seperti ini karena masih melakukan upaya-upaya mendukung karena tahu yang didukung adalah orang baik, ya Sampeyan pantas marah dengan tulisan ini. Tapi berilah dalih dan pastikan Anda tidak mengharapkan jlepretan amplop.
Maka sebenarnya kita ini sudah sangat pragmatis, mengukur segala hal dengan keuntungan, baik material atau dukungan. Melakukan hal tulus saat ini seperti mencari tanaman serut di hutan belantara. Akan lebih mudah mencari serut di halaman rumah orang yang tentu sudah ada harganya. Menyebut bahwa melakukan suatu hal semisal daftar PNS dengan alasan ingin mengabdikan diri kepada negara adalah hal tabu lagi bisa membuat malu bagi yang mengatakan. Coba saja katakan, pasti kamu dikatakan lebay.
Wes ta lah, kita ini memang sudah mata duitan, apalagi menjelang Pilkada. Akan sangat nampak nilai-nilai pragamatisme (mata duitan) ketimbang ketulusan. Yen ra obah ra mamah, yen ra melu ra kebagean, baik bagi penyelenggara, masyarakat, timses, partai bahkan calon sendiri. Semua sudah mengendalikan dan dikendalikan oleh uang. Njur kalau sudah begini kita mau apa?